Investasi Arab Saudi Kurang, Jokowi Perbaiki Iklim Investasi

Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya memperbaiki peringkat dalam kemudahan berusaha dan adanya kepastian hukum karena hal ini sangat berpengaruh bagi para investor dalam menanamkan modalnya.

Sebelumnya saat berbicara di Pondok Buntet Pesantren Cirebon beberapa hari yang lalu, Presiden menyampaikan bahwa investasi Arab Saudi di Cina jauh lebih besar dibandingkan investasi Arab Saudi di Indonesia.

"Yang saya sedikit, ini hanya sedikit, agak kecewa, investasi yang diberikan oleh Saudi Rp89 triliun memang besar sekali, saat itu saya kaget. Tapi saya lebih kaget saat beliau ke Tiongkok, ke China, beliau tanda tangan Rp870 triliun," ucap Presiden Jokowi di Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat.

Setelah meresmikan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari di Jakarta, Sabtu (15/4/2017), Presiden menyampaikan kepada wartawan bahwa apa yang disampaikannya di Pondok Buntet Pesantren dalam suasana akrab dan cair. "Kita sampaikan dalam forum yang santai dan cair guyonan," ujar Presiden.

Namun, Presiden mengakui bahwa besarnya investasi Arab Saudi di Tiongkok akan menjadi bahan evaluasi jajarannya. "Harus jadi introspeksi kita, jadi koreksi kita. Mengapa kita tidak bisa meraih dengan jumlah lebih," kata Kepala Negara menjelaskan.

Beberapa penyebab tertariknya investor menanamkan modalnya di negara lain disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya peringkat negara lain yang lebih dibandingkan Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), dimana Indonesia masih berada di peringkat 91.

"Kemudian masalah kepastian hukum yang mungkin mesti masih diperbaiki. Hal-hal yang seperti ini saya kira (merupakan) kritik dan introspeksi untuk diri kita sendiri," ucap Presiden.

Presiden meyakini jika iklim kemudahan berinvestasi semakin baik maka semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di tanah air. "Kalau ada keyakinan pasti akan lebih (besar investasi) di tempat kita dibanding negara lain," ujar Presiden.

Baca Juga: Presiden Jokowi Menjamin Hak Beragama dan Beribadah di Indonesia