Suara.com - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengaku masih kesulitan mendapatkan pinjaman uang dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Layanannya masih buruk.
Padahal, sejak 2015 lalu pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat dari 22 persen menjadi 12 persen. Sementara pada 2016 KUR kembali turun menjadi 9 persen. Hal tersebut dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan permodalan.
Sementara pelaku UMKM masih menemukan pemgajuan KUR harus menggunakan agunan. Padahal pemerintah mengklaim KUR saat ini tidak menggunakan anggunan.
Seperti yang dirasakan oleh Irman seorang pedagang batik dari Pekalongan ini mengaku masih kesulitan dalam mengakses KUR. Bahkan menurutnya, dalam praktek di lapangan, prosedur akses KUR oleh UMKM masih terasa sulit dan kaku.
"Kaku kalau melayani nasabahnya termasuk UMKM. Kami tidak dijelaskan dengan detailnya. Jadi kan kami juga bingung KUR ini skemanya seperti apa, kami kan awam sekali," kata Irman saat berbincang dengan suara.com dalam Pameran Inacraft di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2017).
Selain itu, lanjut Irman dalam pelaksanaan KUR di lapangan hampir seluruhnya mensyaratkan agunan. Hal ini membuat para pelaku UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan permodalan.
"Katanya kan tanpa agunan, tapi ternyata kalau pinjamannya diatas Rp25 juta itu ada agunannya. Jadi kan kami bingung apa yang mau diagunin. Padahal kita kan mau buka usaha, buat cari pemasukan," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Martian seorang pedagang kerajinan tangan yang susah sekali melakukan pertemuan dengan pihak Bank untuk bertanya-tanya soal KUR ini. Padahal, Martin sangat membutuhkan modal untuk menyambung usahanya.
"Susah sekali kalau ketemuan mau nanya-nanya soal KUR ini dan penjelasannya terlalu kaku, jadi nggak paham," katanya.
Baca Juga: OJK: Kuartal I, Kredit Perbankan Tumbuh 9,2 Persen
Lantaran kesulitan mengakses KUR, Martin terpaksa meminjam uang kepada rentenir dengan bungan 5-10 persen agar usahanya tetap berjalan.
Menurut Martin, meminjam uang kepada retenir ini sudah biasa dilakukan oleh para pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal dengan mudah.
"Ini mah udah biasa mba kalau ke rentenir. Kami berharap pemerintah bisa memperbaiki ini deh, supaya UMKM di Indonesia bisa sukses kan bisa membantu perekonomian di Indonesia juga nantinya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok