Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya berupaya meniadakan potongan biaya transaksi antarbank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau diupayakan menjadi nol rupiah.
"Biaya transaksi antar bank dari Rp6.500 akan turun menjadi Rp4.000 dan setelah sosialisasi diupayakan menjadi nol rupiah," kata Gatot di Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (28/4/2017).
Bank BUMN tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk dan Bank Mandiri yang bersinergi dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hal tersebut menurutnya diupayakan untuk kebaikan masyarakat dan kekuatan bank nasional sendiri.
Kemudian untuk bank syariah juga diminta untuk bekerja sama atau bermitra dengan bank syariah luar negeri, yang memungkinkan dapat mentransfer teknologi dan ilmu pengetahuan bank syariah.
Tujuan dari holding perbankan adalah untuk pencapaian efisiensi, yang tadinya Capex untuk empat bank, menjadi satu arahan utama. Selain itu, tujuan lainnya adalah menguasai pasar ASEAN, di mana Indonesia menjadi pusat target pasarnya.
Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil mencatatkan laba pada triwulan pertama 2017 sebesar Rp39 triliun. Target laba yang ingin dicapai pada 2017 sebesar Rp197 triliun. Sedangkan jumlah aset pada triwulan pertama 2017 mencapai Rp6.560 triliun.
Dalam acara diskusi bersama pewarta tersebut, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro juga menjelaskan Capex atau belanja modal pada triwulan I terbilang agresif dengan angka Rp54 triliun, namun masih minus 88,4 persen dari target, yaitu sebesar Rp468 triliun, terkait dengan efisiensi Capex.
BUMN dituntut mampu bersaing dengan swasta baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap perekonomian nasional antara lain berupa setoran dividen dan pajak.
Sebagai agent of development, BUMN akan terus ambil bagian dalam berbagai proyek pembangunan guna mendukung realisasi program-program pemerintah yang meliputi proyek infrastruktur, maritim, energi, serta proyek lainnya. (Antara)
Baca Juga: Holding BUMN Migas Tidak Segampang Penggabungan Bank BUMN
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO
-
KEK Mandalika Kembali Dikembangkan, Mau Bangun Marina