Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akan mengumumkan hasil kajian proyek reklamasi teluk Jakarta usia Lebaran atau 2 bulan ke depan. Proyek reklamasi itu menuai kritikan dari kelompok pro lingkungan.
Hasil kajian tersebut nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah megaproyek reklamasi di teluk Jakarta ini dilanjutkan atau tidak.
Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah mengkaji proyek itu. Salah satunya melihat untung rugi proyek ini.
"Kemarin kan ada komentar kalau banyak pulau karang yang terendam segala macam. Nah makanya kami sedang melakukan penelitian dampaknya apa saja. Kami akan betul-betul menghindari kesalahan sekecil apapun," kata Luhut di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).
Luhut pun mengaku kementeriannya sangat menerima masukan dari pakar, pengamat atau pemimpin yang ingin menyampaikan pendapatnya kepada Luhut terkait reklamasi ini. Sehingga, Luhut meminta kepada para pakar ini bisa datang dan langsung menyampaikan kritik atau sarannya kepadanya.
"Pemimpin atau yang merasa pengamat, kalau dia pintar nggak perlu ngomong di koran. Datang saja ke sini, nanti kita layani. Kita nggak ada yang disembunyikan. Datang saja. Tapi jangan merasa paling hebat saja," ujar Luhut.
Polemik proyek ini kembali mencuat saat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan menghentikan pembangunan proyek reklamasi.
Sementara, pemerintah pusat menginginkan proyek reklamasi tetap berjalan sebagaimana yang telah diputuskan hal ini berdasarkan pertimbangan melaksanakan reklamasi teluk Jakarta karena urgensi dan fungsinya bagi keberlanjutan wilayah DKI Jakarta.
Namun, Anies tetap bersikeras untuk menghentikan proyek reklamasi ini sesuai janjinya saat berkampanye. Anies juga menilai reklamasi turut memicu banjir di Jakarta, karena pembangunan di Teluk Jakarta. Soal 1,2 juta tenaga kerja yang bisa terserap di reklamasi, Anies mengatakan lapangan pekerjaan bisa diciptakan di Jakarta dengan merehabilitasi 13 sungai juga pantai.
Baca Juga: Tim Sinkronisasi Sebut Anies-Sandi Masih Kaji Hentikan Reklamasi
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung