Indonesia menyambut baik hasil asesmen International Monetary Fund (IMF) terhadap sektor keuangan Indonesia di tahun 2017 atau yang dikenal dengan Financial Sector Assessment Program (FSAP). Secara umum IMF mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan reformasi di sektor jasa keuangan sehingga kinerja makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan dapat terjaga dengan baik.
Demikian disampaikan dalam pernyataan bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Selasa (13/6/2017), di Jakarta.
Penyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi hasil asesmen yang dimuat dalam Financial System Stability Assessment (FSSA) 2017 dan dibahas dalam pertemuan Dewan Direktur (Executive Board) IMF di Washington DC pada 24 Mei 2017, serta telah dipublikasikan pada website IMF pada 12 Juni 2017.
FSAP Indonesia pada tahun 2016-2017 merupakan pelaksanaan kedua setelah periode 2010, sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 dan Financial Stability Board (FSB), untuk melaksanakan asesmen FSAP secara rutin.
Tim FSAP yang terdiri dari IMF dan World Bank telah melakukan asesmen stabilitas dan perkembangan sektor keuangan Indonesia secara komprehensif melalui berbagai diskusi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta lembaga-lembaga lain, seperti industri jasa keuangan, konglomerasi keuangan, asosiasi industri jasa keuangan, lembaga remitansi, lembaga financial technology, firma hukum, PPATK, lembaga penegak hukum dan akademisi.
"Sesuai hasil pertemuan Executive Board Meeting, para Direktur Eksekutif IMF menghargai keberhasilan Indonesia dalam menjaga kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia, di tengah kondisi perekonomian global yang kurang menggembirakan," kata Imansyah, Deputi Komisioner Manajemen Strategis IA OJK, di Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Sistem keuangan memiliki risiko sistemik yang rendah dan telah berhasil melalui krisis keuangan global. Sistem perbankan terjaga kesehatannya serta memiliki kecukupan modal dan likuiditas yang sangat memadai. Bahkan hasil stress test yang dilakukan otoritas dan perbankan secara periodik menunjukkan sektor perbankan tetap dapat bertahan meskipun dalam tekanan yang besar.
Kondisi tersebut terutama didukung oleh banyaknya kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia sejak dilaksanakannya FSAP pertama tahun 2010, di antaranya penguatan pengawasan sektor keuangan, jaring pengaman keuangan dan protokol manajemen krisis, serta pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan.
Baca Juga: IPO PT Hartadinata Abadi Telah Terima Pernyataan Efektif Dari OJK
Sejak FSAP terakhir, otoritas telah menerapkan kerangka permodalan Basel III dan Undang-Undang Asuransi yang baru, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan lintas sektoral. Selain itu, pengembangan dan penguatan kerangka makroprudensial juga telah dilakukan melalui pengembangan alat analisis untuk menilai risiko sistemik serta implementasi sejumlah instrumen kebijakan makroprudensial. Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang yang secara khusus bertujuan untuk pelaksanaan, pencegahan dan penggulangan krisis sistem keuangan (UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan/ UU PPKSK).
Dengan hasil asesmen yang positif, para Direktur Eksekutif IMF mendorong otoritas untuk mengimplementasikan rekomendasi atas beberapa isu yang perlu mendapat perhatian otoritas dalam rangka melanjutkan penguatan sektor keuangan serta meningkatkan pendalaman pasar keuangan dan inklusi.
"Ke depan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara bersama-sama menyampaikan komitmen untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dan mengharapkan hasil asesmen atas sektor keuangan Indonesia tersebut tidak saja semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat domesik dan internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia namun juga dapat menjadi angin segar bagi negara-negara lain di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum pulih pasca krisis 2008," tutup Imansyah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga