Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah catatan kepada jajarannya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (25/7/2017). Catatan tersebut diberikan Kepala Negara terkait perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah.
Catatan yang pertama berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok yang harus terus dijaga dan dikalkulasi dengan baik. Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok akan meningkatkan biaya hidup masyarakat dan garis kemiskinan sebuah negara.
"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin kita, baik petani maupun buruh bangunan menjadi kurang berarti," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar program-program pemerintah dapat menjangkau 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di berbagai sektor. Utamanya sektor pertanian yang mendapatkan alokasi subsidi dari pemerintah dalam tiga tahun terakhir.
"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani. Kita telah mengalokasikan dana desa tiga tahun yang lalu Rp20 triliun, tahun yang lalu Rp47 triliun, dan tahun ini Rp60 triliun. Ini juga harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu," ujar dia.
Terakhir, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan inovasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, hingga Kartu Keluarga Sejahtera. Inovasi tersebut penting dilakukan agar penerima bantuan sosial tepat sasaran dan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kurang mampu.
"Agar tepat sasaran, data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu, dan terpadu. Jangan menggunakan data sendiri-sendiri. Dan saya ingatkan jangan bekerja linier, lakukan perubahan baik dalam sistem pendataan, sistem penyaluran. Dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial yang kita gulirkan adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," terang Presiden mengakhiri arahannya.
Baca Juga: Purnawirawan TNI Polri Dukung Jokowi Bubarkan HTI
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar