Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah catatan kepada jajarannya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (25/7/2017). Catatan tersebut diberikan Kepala Negara terkait perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah.
Catatan yang pertama berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok yang harus terus dijaga dan dikalkulasi dengan baik. Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok akan meningkatkan biaya hidup masyarakat dan garis kemiskinan sebuah negara.
"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin kita, baik petani maupun buruh bangunan menjadi kurang berarti," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar program-program pemerintah dapat menjangkau 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di berbagai sektor. Utamanya sektor pertanian yang mendapatkan alokasi subsidi dari pemerintah dalam tiga tahun terakhir.
"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani. Kita telah mengalokasikan dana desa tiga tahun yang lalu Rp20 triliun, tahun yang lalu Rp47 triliun, dan tahun ini Rp60 triliun. Ini juga harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu," ujar dia.
Terakhir, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan inovasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, hingga Kartu Keluarga Sejahtera. Inovasi tersebut penting dilakukan agar penerima bantuan sosial tepat sasaran dan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kurang mampu.
"Agar tepat sasaran, data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu, dan terpadu. Jangan menggunakan data sendiri-sendiri. Dan saya ingatkan jangan bekerja linier, lakukan perubahan baik dalam sistem pendataan, sistem penyaluran. Dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial yang kita gulirkan adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," terang Presiden mengakhiri arahannya.
Baca Juga: Purnawirawan TNI Polri Dukung Jokowi Bubarkan HTI
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga