Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah catatan kepada jajarannya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (25/7/2017). Catatan tersebut diberikan Kepala Negara terkait perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah.
Catatan yang pertama berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok yang harus terus dijaga dan dikalkulasi dengan baik. Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok akan meningkatkan biaya hidup masyarakat dan garis kemiskinan sebuah negara.
"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin kita, baik petani maupun buruh bangunan menjadi kurang berarti," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar program-program pemerintah dapat menjangkau 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di berbagai sektor. Utamanya sektor pertanian yang mendapatkan alokasi subsidi dari pemerintah dalam tiga tahun terakhir.
"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani. Kita telah mengalokasikan dana desa tiga tahun yang lalu Rp20 triliun, tahun yang lalu Rp47 triliun, dan tahun ini Rp60 triliun. Ini juga harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu," ujar dia.
Terakhir, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan inovasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, hingga Kartu Keluarga Sejahtera. Inovasi tersebut penting dilakukan agar penerima bantuan sosial tepat sasaran dan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kurang mampu.
"Agar tepat sasaran, data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu, dan terpadu. Jangan menggunakan data sendiri-sendiri. Dan saya ingatkan jangan bekerja linier, lakukan perubahan baik dalam sistem pendataan, sistem penyaluran. Dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial yang kita gulirkan adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," terang Presiden mengakhiri arahannya.
Baca Juga: Purnawirawan TNI Polri Dukung Jokowi Bubarkan HTI
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- Keunggulan Pompa Air Shimizu PL-138 BIT, Solusi Air Jernih Anti Karat
Pilihan
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
Terkini
-
Prediksi Harga Emas Pekan Ini, Perang AS-Iran Bisa Picu Penguatan?
-
Susah Cari Beras? Ini Penyebab Rak Retail Modern Mulai Kosong
-
Dirut Bulog Hadiri Pengukuhan Profesor Kehormatan Anggota VII BPK RI
-
Buruh Kena Pajak Dobel, Said Iqbal Usul 'Potongan' Pencairan JHT Dihapus
-
Heboh Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris, Ini Daftar Pemegang Saham Krakatau Posco
-
Daftar 24 Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Viral Sorotan 'Orang Dekat' Jadi Komisaris
-
Kabar 60.000 Calon Mahasiswa Mundur, Imbas Biaya Kuliah Mahal?
-
Harga Beras Makin Mahal, Program SPHP Pemerintah Tidak Efektif?
-
Krakatau Posco Milik Siapa, Apakah BUMN? Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris
-
Harga Emas Antam Terus Melemah dalam Sepekan, Buyback Anjlok Lebih Dalam