Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah catatan kepada jajarannya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (25/7/2017). Catatan tersebut diberikan Kepala Negara terkait perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah.
Catatan yang pertama berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok yang harus terus dijaga dan dikalkulasi dengan baik. Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok akan meningkatkan biaya hidup masyarakat dan garis kemiskinan sebuah negara.
"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin kita, baik petani maupun buruh bangunan menjadi kurang berarti," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar program-program pemerintah dapat menjangkau 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di berbagai sektor. Utamanya sektor pertanian yang mendapatkan alokasi subsidi dari pemerintah dalam tiga tahun terakhir.
"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani. Kita telah mengalokasikan dana desa tiga tahun yang lalu Rp20 triliun, tahun yang lalu Rp47 triliun, dan tahun ini Rp60 triliun. Ini juga harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu," ujar dia.
Terakhir, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan inovasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, hingga Kartu Keluarga Sejahtera. Inovasi tersebut penting dilakukan agar penerima bantuan sosial tepat sasaran dan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kurang mampu.
"Agar tepat sasaran, data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu, dan terpadu. Jangan menggunakan data sendiri-sendiri. Dan saya ingatkan jangan bekerja linier, lakukan perubahan baik dalam sistem pendataan, sistem penyaluran. Dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial yang kita gulirkan adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," terang Presiden mengakhiri arahannya.
Baca Juga: Purnawirawan TNI Polri Dukung Jokowi Bubarkan HTI
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulumbu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai
-
Investor Asing Guyur Dana Rp 583,10 miliar ke Pasar Modal, IHSG Menghijau Selama Sepekan
-
Setelah Tak Naik, Pekerja-Pengusaha Ingin Menkeu Purbaya Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun