Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah catatan kepada jajarannya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (25/7/2017). Catatan tersebut diberikan Kepala Negara terkait perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah.
Catatan yang pertama berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok yang harus terus dijaga dan dikalkulasi dengan baik. Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok akan meningkatkan biaya hidup masyarakat dan garis kemiskinan sebuah negara.
"Ini akan membuat kenaikan pendapatan penduduk miskin kita, baik petani maupun buruh bangunan menjadi kurang berarti," kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar program-program pemerintah dapat menjangkau 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Sehingga program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di berbagai sektor. Utamanya sektor pertanian yang mendapatkan alokasi subsidi dari pemerintah dalam tiga tahun terakhir.
"Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani. Kita telah mengalokasikan dana desa tiga tahun yang lalu Rp20 triliun, tahun yang lalu Rp47 triliun, dan tahun ini Rp60 triliun. Ini juga harus berdampak dalam menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu," ujar dia.
Terakhir, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan inovasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, hingga Kartu Keluarga Sejahtera. Inovasi tersebut penting dilakukan agar penerima bantuan sosial tepat sasaran dan membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kurang mampu.
"Agar tepat sasaran, data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu, dan terpadu. Jangan menggunakan data sendiri-sendiri. Dan saya ingatkan jangan bekerja linier, lakukan perubahan baik dalam sistem pendataan, sistem penyaluran. Dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial yang kita gulirkan adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran," terang Presiden mengakhiri arahannya.
Baca Juga: Purnawirawan TNI Polri Dukung Jokowi Bubarkan HTI
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
Terkini
-
Warga Jabodetabek Kabur Liburan, Kendaraan Padati Jalan Tol
-
Alasan Panas Bumi Jadi Pusat Pengembangan Energi terbarukan
-
Kemenhub Restui Maskapai Naikkan Fuel Surchage 50%, Tiket Pesawat Ikut Melonjak?
-
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran April 2026 Tetap Kuat, Kelompok Suku Cadang Jadi Penopang
-
BRI KPR Solusi Permudah Miliki Rumah dan Properti Lelang dengan Cicilan Fleksibel
-
Ada Nama Baru di Jajaran Direksi Garuda Indonesia, Dua WNA Masih Menjabat
-
Industri Rokok Dinilai Jadi Penopang Lapangan Kerja dan Penerimaan Negara
-
Purbaya Rombak Pejabat DJP usai Heboh Kasus Restitusi Pajak
-
Saham-saham Milik Prajogo Pangestu Rontok Setelah Terlempar dari MSCI Indeks
-
Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dinilai Butuh Regulasi Ramah Investasi