Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah beharap dana haji tidak dipakai untuk hal -hal yang tidak ada kaitannya dengan haji. Termasuk membangun infrastruktur seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Apabila pemerintah memaksakan dana haji dipakai untuk keperluan lain di luar kebutuhan ibadah haji, apa implikasinya?
"Dilaknat Allah Subhana Wa Taala," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Seperti diketahui, saat melantik 14 orang anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKB) pada Rabu (26/7/2017), di Istana Negara, Presiden Jokowi sempat mengutarakan keinginannya itu, di mana dana haji akan dipakai untuk pembangun infrastruktur.
Menurut Fahri, pemerintah tidak boleh seenaknya menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Sebab, dana haji bukan uang negara. Melainkan uang masyarakat yang hendak berhaji.
"Niat orang-orang menaruh uang itu di bank adalah supaya dia pergi haji. maka bagian dari kelanjutan niatnya itu adalah dia mendapat pelayanan dalam haji yang lebih baik jelas," ujar Fahri.
Fahri melanjutkan, selama ini pelayanan haji masih banyak yang bermasalah. Itu sebabnya pemerintah harus memikirkan yang terbaik buat jamaah haji. Bukan malah menggunakan uang yang mereka tabung untuk membangun infrastruktur.
"Menurut saya kita ini berbuat dzolim mempersiapkan jemaah. Karena ada jemaah kita ini yang baru naik haji umur 80 tahun. Selama 80 tahun itu belum pernah keluar dari kampung halamannya, jangankan naik pesawat, naik mobil saja ada yang belum pernah," tutur Fahri.
Sebab itu, ia mengusulkan agar hal-hal seperti ini yang dipikirkan pemerintah. Mempersiapkan calon jemaah haji sebelum mereka berangkat menunaikan ibadahnya ke tanah suci.
Baca Juga: Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur Tak Sesuai UU
"Persiapkan pusat-pusat pelatihan haji, dan menyempurnakan wisma haji yang ada di seluruh Indoensia untuk kemudian menjadi tempat persiapan. Bikinkan itu videonya, bikin simulasinya, manasiknya dibikin lebih canggih supaya orang lebih mengerti," ujar Fahri.
Selain itu, kata dia, terkait transportasi, ia mengusulkan supaya dana haji yang ada dipakai untuk membeli saham maskapai Garuda. Sebab, kebutuhan haji terhadap transportasi udara sangat tinggi.
"Sehingga mereka bisa mendapatkan reward sebagai pemegang saham. Karena uang mereka dipakai membeli saham Garuda, mereka bisa mendapatkan kompensasi harga dan sebagainya, termasuk pelayanan khusus," kata Fahri.
Berita Terkait
-
Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur Tak Sesuai UU
-
Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Terkuat Ekonomi di 2045
-
Kementerian PUPR Pakai Skema KPBU Untuk Infrastruktur Daerah
-
LRT Palembang Akan Selesai Lebih Cepat Dua Bulan Dari Target
-
YLKI Tolak Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Proyek Infrastruktur
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
Neo Pinjam: Bunga, Biaya Admin, Syarat, Tenor, Kelebihan dan Kekurangan
-
Sertifikat Tanah Ganda Paling Banyak Keluaran 1961 Hingga 1997, Apa Solusinya?
-
Optimalkan Nilai Tambah dan Manfaat, MIND ID Perkuat Tata Kelola Produksi serta Penjualan
-
Kasus Sertifikat Tanah Ganda Merajalela, Menteri Nusron Ungkap Penyebabnya
-
3 Altcoin Diprediksi Bakal Meroket Pasca Penguatan Harga Bitcoin US$ 105.000
-
MEDC Mau Ekspor Listrik ke Singapura
-
BRI Peduli Salurkan 637 Ambulans Lewat Program TJSL
-
Tidak Semua Honorer, Hanya Tiga Kriteria Ini Berhak Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
-
Prediksi Harga Emas Pekan Depan: Was-was RUU Trump, Emas Lokal Bakal Ikut Melemah?
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal