Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah beharap dana haji tidak dipakai untuk hal -hal yang tidak ada kaitannya dengan haji. Termasuk membangun infrastruktur seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Apabila pemerintah memaksakan dana haji dipakai untuk keperluan lain di luar kebutuhan ibadah haji, apa implikasinya?
"Dilaknat Allah Subhana Wa Taala," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Seperti diketahui, saat melantik 14 orang anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKB) pada Rabu (26/7/2017), di Istana Negara, Presiden Jokowi sempat mengutarakan keinginannya itu, di mana dana haji akan dipakai untuk pembangun infrastruktur.
Menurut Fahri, pemerintah tidak boleh seenaknya menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Sebab, dana haji bukan uang negara. Melainkan uang masyarakat yang hendak berhaji.
"Niat orang-orang menaruh uang itu di bank adalah supaya dia pergi haji. maka bagian dari kelanjutan niatnya itu adalah dia mendapat pelayanan dalam haji yang lebih baik jelas," ujar Fahri.
Fahri melanjutkan, selama ini pelayanan haji masih banyak yang bermasalah. Itu sebabnya pemerintah harus memikirkan yang terbaik buat jamaah haji. Bukan malah menggunakan uang yang mereka tabung untuk membangun infrastruktur.
"Menurut saya kita ini berbuat dzolim mempersiapkan jemaah. Karena ada jemaah kita ini yang baru naik haji umur 80 tahun. Selama 80 tahun itu belum pernah keluar dari kampung halamannya, jangankan naik pesawat, naik mobil saja ada yang belum pernah," tutur Fahri.
Sebab itu, ia mengusulkan agar hal-hal seperti ini yang dipikirkan pemerintah. Mempersiapkan calon jemaah haji sebelum mereka berangkat menunaikan ibadahnya ke tanah suci.
Baca Juga: Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur Tak Sesuai UU
"Persiapkan pusat-pusat pelatihan haji, dan menyempurnakan wisma haji yang ada di seluruh Indoensia untuk kemudian menjadi tempat persiapan. Bikinkan itu videonya, bikin simulasinya, manasiknya dibikin lebih canggih supaya orang lebih mengerti," ujar Fahri.
Selain itu, kata dia, terkait transportasi, ia mengusulkan supaya dana haji yang ada dipakai untuk membeli saham maskapai Garuda. Sebab, kebutuhan haji terhadap transportasi udara sangat tinggi.
"Sehingga mereka bisa mendapatkan reward sebagai pemegang saham. Karena uang mereka dipakai membeli saham Garuda, mereka bisa mendapatkan kompensasi harga dan sebagainya, termasuk pelayanan khusus," kata Fahri.
Berita Terkait
-
Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur Tak Sesuai UU
-
Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Terkuat Ekonomi di 2045
-
Kementerian PUPR Pakai Skema KPBU Untuk Infrastruktur Daerah
-
LRT Palembang Akan Selesai Lebih Cepat Dua Bulan Dari Target
-
YLKI Tolak Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Proyek Infrastruktur
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Antam Impor 30 Ton Emas dari Singapura, DPR Minta Kemendag dan Kemenperin Batasi Ekspor Emas
-
Inalum Akan Ambil Alih Tambang Bauksit Antam
-
Indonesia Pasar Kripto Terbesar Kedua di Asia Pasifik
-
Antrean Haji Semakin Panjang, Perencanaan Keuangan Sejak Belia Kian Penting
-
BRI Resmikan Regional Treasury Team Medan untuk Perkuat Layanan Keuangan di Sumatera
-
Mengenal Cropty Wallet, Dompet Kripto bagi Pemula yang Antiribet dan Hadirkan Berbagai Keunggulan
-
Penambangan Tanpa Izin Jadi Ancaman, Kopsindo Dukung Pemerintah untuk Lakukan Penertiban
-
Rupiah Ditutup Menguat Senin Sore, Ini Pemicunya
-
Adrian Gunadi Telah Ditangkap, Daftar Tersangka Kasus di Sektor Keuangan yang Masih Buron
-
Antam Impor 30 Ton Emas dari Singapura dan Australia