Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah beharap dana haji tidak dipakai untuk hal -hal yang tidak ada kaitannya dengan haji. Termasuk membangun infrastruktur seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Apabila pemerintah memaksakan dana haji dipakai untuk keperluan lain di luar kebutuhan ibadah haji, apa implikasinya?
"Dilaknat Allah Subhana Wa Taala," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Seperti diketahui, saat melantik 14 orang anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKB) pada Rabu (26/7/2017), di Istana Negara, Presiden Jokowi sempat mengutarakan keinginannya itu, di mana dana haji akan dipakai untuk pembangun infrastruktur.
Menurut Fahri, pemerintah tidak boleh seenaknya menggunakan dana haji untuk keperluan lain. Sebab, dana haji bukan uang negara. Melainkan uang masyarakat yang hendak berhaji.
"Niat orang-orang menaruh uang itu di bank adalah supaya dia pergi haji. maka bagian dari kelanjutan niatnya itu adalah dia mendapat pelayanan dalam haji yang lebih baik jelas," ujar Fahri.
Fahri melanjutkan, selama ini pelayanan haji masih banyak yang bermasalah. Itu sebabnya pemerintah harus memikirkan yang terbaik buat jamaah haji. Bukan malah menggunakan uang yang mereka tabung untuk membangun infrastruktur.
"Menurut saya kita ini berbuat dzolim mempersiapkan jemaah. Karena ada jemaah kita ini yang baru naik haji umur 80 tahun. Selama 80 tahun itu belum pernah keluar dari kampung halamannya, jangankan naik pesawat, naik mobil saja ada yang belum pernah," tutur Fahri.
Sebab itu, ia mengusulkan agar hal-hal seperti ini yang dipikirkan pemerintah. Mempersiapkan calon jemaah haji sebelum mereka berangkat menunaikan ibadahnya ke tanah suci.
Baca Juga: Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur Tak Sesuai UU
"Persiapkan pusat-pusat pelatihan haji, dan menyempurnakan wisma haji yang ada di seluruh Indoensia untuk kemudian menjadi tempat persiapan. Bikinkan itu videonya, bikin simulasinya, manasiknya dibikin lebih canggih supaya orang lebih mengerti," ujar Fahri.
Selain itu, kata dia, terkait transportasi, ia mengusulkan supaya dana haji yang ada dipakai untuk membeli saham maskapai Garuda. Sebab, kebutuhan haji terhadap transportasi udara sangat tinggi.
"Sehingga mereka bisa mendapatkan reward sebagai pemegang saham. Karena uang mereka dipakai membeli saham Garuda, mereka bisa mendapatkan kompensasi harga dan sebagainya, termasuk pelayanan khusus," kata Fahri.
Berita Terkait
-
Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Infrastruktur Tak Sesuai UU
-
Jokowi Optimis Indonesia Jadi Negara Terkuat Ekonomi di 2045
-
Kementerian PUPR Pakai Skema KPBU Untuk Infrastruktur Daerah
-
LRT Palembang Akan Selesai Lebih Cepat Dua Bulan Dari Target
-
YLKI Tolak Ide Jokowi Pakai Dana Haji Untuk Proyek Infrastruktur
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Riset Danareksa: Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Kuartal I, Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
-
Telkom dan PGN Perkuat Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global
-
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2026
-
Penerimaan Pajak dari MBG Cuma 3-5 Persen, Setara Rp 10,05 T hingga Rp 16,75 T
-
Toko Online Dibanjiri Produk China, Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce Pertengahan 2026
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Komitmen Nyata BRI Group, Sinergi Holding UMi Perkuat Fondasi Ekonomi Masyarakat
-
Purbaya Kesal Restitusi Pajak 2025 Tembus Rp 360 Triliun, Duga Ada Kebocoran
-
OJK Sebut Banyak Orang Mulai Malas Bayar Cicilan Pindar
-
Karpet Merah Family Office di Bali: Ambisi Prabowo, Warisan Luhut, dan Kiblat Abu Dhabi