Kumpulan Strategi Khusus Pemerintah untuk Atasi Ketimpangan

Suara.com - Pemerintah mengklaim kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan perbaikan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,01 persen pada Triwulan II/2017 dengan pertumbuhan mulai merata.

Dilihat dari sisi pengeluaran, sumber utama pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh konsumsi. Sementara itu, dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor informasi dan komunikasi dan jasa lainnya.

"Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi kita tidak terlalu diapresiasi selalu dianggap kurang. Tapi di dunia internasional, petumbuhan ekonomi kita selalu diapresiasi dengan baik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution Kamis (10/8/2017).

Darmin mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi telah berhasil menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan masih tinggi tetapi tren membaik seperti tercermin dari rasio gini yang terus mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada Maret 2017 sebesar 0,393.

Meskipun jumlah penduduk miskin bertambah namun tingkat kemiskinan turun menjadi 10,64 persen pada Maret 2017. Baik kota dan desa juga mengalami penurunan masing-masing menjadi 7,72 persen dan 13,93 persen.

"Gini ratio walaupun kecil tapi terus menurun selama 2 tahun terakhir, tingkat kemiskinan juga begitu mengalami penurunan," ungkapnya.

Meskipun mencatatkan torehan baik pada pertumbuhan ekonomi, ketimpangan di Indonesia masih terhitung tinggi. Ketimpangan terjadi pada kelompok kaya dan miskin tercermin dari rasio gini dan simpanan orang kaya masih mendominasi simpanan bank. Ketimpangan juga terjadi antar daerah di mana Jawa masih mendominasi ekonomi sementara daerah lain masih terbelakang khususnya Kawasan Indonesia Timur.

Guna mengatasi ketimpangan yang terjadi, pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi khusus. Pertama, membangun infrastruktur strategis dan prioritas: pelabuhan, bandara, bus rapid transit, kereta api, jalan baru, listrik, bendungan, dan kilang minyak.

"Pertama adalah infrastruktur, ini karena tanpa konektivitas kita tidak bisa apa-apa. Ada lahan pun tanpa konektivitas juga sama," kata Darmin.

Selanjutnya adalah pemberian bantuan sosial. Subsidi dan bantuan sosial pada APBN 2017 mencapai Rp114,5 triliun yang terdiri dari Rastra (Rp21,4 triliun), Bantuan Kesehatan (Rp26 triliun), Bantuan Pendidikan (Rp10,8 triliun), Program Keluarga Harapan (Rp11,3 triliun), dan Subsidi Listrik (Rp45 triliun).

Darmin menekankan pemerintah akan mulai memperbaiki penyaluran Rastra dan Program Keluarga Harapan.

"Meskipun belum menyeluruh namun kita sudah mulai. Kita harus mempertajam sasarannya yang memang benar-benar membutuhkan," tambahnya.

Beberapa formula lain yang tengah disiapkan antara lain pemerintah akan fokus pada program reforma agraria dan pendidikan/pelatihan vokasi serta melakukan reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan dan perikanan.