Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan, pada Kamis (12/11/2017) Oktober 2017. Jalan tol pertama tersebut adalah jalan tol Palembang-Indralaya Seksi I yang menghubungkan Palembang-Pamulutan sepanjang 7,8 kilometer.
“Ini jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan,” ucap Presiden.
Menyambut pencapaian tersebut, Presiden pun membebaskan biaya penggunaan tol kepada masyarakat hingga akhir tahun 2017 mendatang.
“Saya minta meskipun ini jalan tol bayar, bisa dilihat dan dinikmati masyarakat awal-awal sampai akhir tahun. Jangan dipungut (biaya) dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah mendatangi proyek tol tersebut hingga empat kali. Hal ini dikarenakan proses pembangunan jalan tol tersebut yang membutuhkan perlakuan khusus.
"Kenapa tol ini saya datang? Ini sudah empat kali karena di sini konstruksinya khusus, biayanya dibanding dengan tol yang lain hampir 1,5 kali lipat karena harus nguruk 7 meter," tutur Presiden.
Apalagi medan yang dihadapi para pekerja konstruksi dalam membangun jalan tol tersebut sangatlah sulit. Sehingga Presiden ingin melihat dan merasakan langsung kondisi pembangunan di lapangan.
"Mengeruk tujuh meter, menyedot air karena ini rawa-rawa, tapi konstruksi ini sudah selesai. Saya mau melihat fisik jadinya seperti apa? Seperti fisik tol yang lain, (tapi) saya kira lebih bagus," ungkap Presiden.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Palindra di Sumatera Selatan
Selain itu, kehadiran Presiden juga diyakini dapat memberikan semangat dan motivasi agar pembangunan jalan tol tersebut selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Bahkan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam proyek pembangunan infrastruktur akan lebih cepat terselesaikan setelah Kepala Negara turun langsung ke lapangan.
“Saya ingin setiap persoalan kita cepat selesai di lapangan,” ujar Presiden.
Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda adalah salah satu contoh di mana ada dua masalah yang belum terselesaikan, yakni jalan tol tersebut harus menembus hutan konservasi dan melalui lahan yang dimiliki Kodam.
“Dua-duanya tidak berani dibebasi (lahan). Saya langsung telepon Kodam agar diselesaikan. Satu, dua hari rampung,” ucap Presiden.
Menurutnya, persoalan-persoalan seperti itu tidak bisa diselesaikan jika Presiden tidak turun langsung melihat kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, ia pun tak segan untuk selalu mengawasi langsung jalannya proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air.
“Tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak memberi perintah,” ucap Presiden.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
IHSG Menutup 2025 di Level Tertinggi, OJK Buka Rahasia Pasar Modal RI yang Solid
-
Catatan Akhir Tahun, Aktivitas Industri Manufaktur RI Melambat
-
Cicilan HP ShopeePayLater vs Kredivo, Mana yang Lebih Murah
-
Pemerintah Tegaskan Impor Daging Sapi untuk Industri Bukan Kosumsi Masyarakat
-
Catatan Akhir Tahun: Waspada Efek 'Involusi' China dan Banjir Barang Murah di Pasar ASEAN
-
Pencabutan Insentif Mobil Listrik Perlu Kajian Matang di Tengah Gejolak Harga Minyak
-
Viral di Medsos, Kemenkeu Bantah Purbaya Jadi Otak Penyitaan Duit Korupsi Konglomerat
-
Pemerintah Putuskan Impor Garam Industri 1,1 Juta Ton, Buat Apa?
-
Mandiri Inhealth Telah Bayarkan Klaim Rp 3,9 Triliun Hingga November 2025
-
Babak Belur Dihantam Bencana, Purbaya Akan Tambah Anggaran Aceh Rp 1,63 Triliun di 2026