Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan, pada Kamis (12/11/2017) Oktober 2017. Jalan tol pertama tersebut adalah jalan tol Palembang-Indralaya Seksi I yang menghubungkan Palembang-Pamulutan sepanjang 7,8 kilometer.
“Ini jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan,” ucap Presiden.
Menyambut pencapaian tersebut, Presiden pun membebaskan biaya penggunaan tol kepada masyarakat hingga akhir tahun 2017 mendatang.
“Saya minta meskipun ini jalan tol bayar, bisa dilihat dan dinikmati masyarakat awal-awal sampai akhir tahun. Jangan dipungut (biaya) dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah mendatangi proyek tol tersebut hingga empat kali. Hal ini dikarenakan proses pembangunan jalan tol tersebut yang membutuhkan perlakuan khusus.
"Kenapa tol ini saya datang? Ini sudah empat kali karena di sini konstruksinya khusus, biayanya dibanding dengan tol yang lain hampir 1,5 kali lipat karena harus nguruk 7 meter," tutur Presiden.
Apalagi medan yang dihadapi para pekerja konstruksi dalam membangun jalan tol tersebut sangatlah sulit. Sehingga Presiden ingin melihat dan merasakan langsung kondisi pembangunan di lapangan.
"Mengeruk tujuh meter, menyedot air karena ini rawa-rawa, tapi konstruksi ini sudah selesai. Saya mau melihat fisik jadinya seperti apa? Seperti fisik tol yang lain, (tapi) saya kira lebih bagus," ungkap Presiden.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Palindra di Sumatera Selatan
Selain itu, kehadiran Presiden juga diyakini dapat memberikan semangat dan motivasi agar pembangunan jalan tol tersebut selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Bahkan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam proyek pembangunan infrastruktur akan lebih cepat terselesaikan setelah Kepala Negara turun langsung ke lapangan.
“Saya ingin setiap persoalan kita cepat selesai di lapangan,” ujar Presiden.
Pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda adalah salah satu contoh di mana ada dua masalah yang belum terselesaikan, yakni jalan tol tersebut harus menembus hutan konservasi dan melalui lahan yang dimiliki Kodam.
“Dua-duanya tidak berani dibebasi (lahan). Saya langsung telepon Kodam agar diselesaikan. Satu, dua hari rampung,” ucap Presiden.
Menurutnya, persoalan-persoalan seperti itu tidak bisa diselesaikan jika Presiden tidak turun langsung melihat kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, ia pun tak segan untuk selalu mengawasi langsung jalannya proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air.
“Tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak memberi perintah,” ucap Presiden.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM