Suara.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengatakan bahwa kebijakan impor beras oleh Kementerian Perdagangan sarat dengan kongkalikong. Terlebih lagi kebijakan ini dimunculkan saat sudah memasuki tahun politik menjelang Pilkada Serentak 2018.
"Kalau kebijakan impor beras ini dipaksakan, ini patut dipertanyakan. Karena rapatnya Mendag sebelum mengeluarkan kebijakan ini hanya dengan pedagang. Ini mungkin ada kongkalikong," kata Firman saat dihubungi oleh Suara.com, Sabtu (13/1/2018).
Firman mengkritik dalih Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan impor beras untuk mencegah gejolah harga beras. Menurutnya, stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman karena saat ini banyak daerah sedang mengalami masa puncak panen.
Selain itu, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah mengatur secara tegas bahwa penimbunan stok pangan dilarang dan ada sanksi yang mengaturnya. Pemerintah juga bisa menetapkan batas atas maupun batas bawah harga jual.
"Jadi cara-cara seperti itu yang harus ditempuh pemerintah untuk mengatasi gejolak harga beras. Bukan dengan melakukan impor," tuturnya.
Firman juga merasa heran dengan sikap Enggartiasto yang mengaku tidak melaporkan pengambilan kebijakan ini kepada Presiden Joko Widodo. Ia menduga ada hubungan antara kebijakan impor beras yang dipaksakan dengan tahun politik yang terjadi pada 2018 ini.
"Harus diusut dengan tuntas apakah betul ada hubungan kebijakan impor beras ini dengan tahun politik. Apakah ada hubungan semakin dekatnya Pilkada 2018 dengan oknum - oknum pemerintahan di Indonesia yang mencari sumber pendanaan untuk kebutuhan politik," ujarnya.
Politisi Golkar tersebut mengingatkan Mendag bahwa masalah pangan adalah masalah yang dijamin oleh Kontitusi UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap pengambilan keputusan yang menyangkut pangan, seyogyanya Mendag melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden.
"Mendag jangan seperti Presiden kecil. Ini tidak betul," tutupnya.
Baca Juga: Komisi IV DPR Kecam Kebijakan Impor Beras Mendag
Sebagaimana diketahui, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa kebijakan impor beras merupakan diskresi dirinya. Oleh sebab itu, ia merasa kebijakan tersebut tidak perlu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya tidak usah melaporkan (kepada Presiden), karena itu diskresi saya," ujar Enggartiasto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Impor Beras untuk Industri
-
Aturan Baru, 35 Persen MinyaKita Didistribusikan dari BUMN
-
Anggota Komisi IV Bela Raja Juli, Sebut Menhut Cuma Kebagian 'Cuci Piring' Soal Kerusakan Hutan
-
Bahas Bencana Banjir Sumatera, Menhut Raja Juli Antoni Dipanggil DPR
-
Mendag Bantah Mentan soal Impor Beras Ilegal di Sabang dan Batam: Itu Kawasan Bebas!
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Tahun 2025, Update Terbaru OJK Desember
-
Daftar Bank yang Tutup dan 'Bangkrut' Selama Tahun 2025
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas