Program Tol Laut Dibajak Oleh Oknum Pengusaha "Nakal"

Suara.com - Direktur Maritim Research Institute (MARIN Nusantara) Makbul Muhammad mengatakan program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dibajak oknum pengusha ekspedisi "nakal". Akibatnya tujuan program untuk maksimal dalam menekan disparitas harga antar wilayah Indonesia tak tercapai.

Makbul menegaskan bahwa Tol laut adalah jawaban dari ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan. Sebulum ada program tol laut Jokow-Jk, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat meningkat 50 persen ketika dibawah keluar dari pulau Jawa.

"Dengan tol laut yang disubsidi oleh negara, diharpakan mampu mengurai disparitas harga antar daerah di luar pulau Jawa," kata Makbul saat dihubungi oleh Suara.com, Kamis (22/2/2018).

Program tol laut yang dicanangkan oleh pemerintah ternyata mengalami banyak hambatan di lapangan. "Porgram Tol Laut dibajak oknum ekspedisi yang mengambil keuntungan dari jasa pengiriman tol laut yang relatif murah," ujarnya.

Modus ekspedisi ini dengan menetapkan harga sendiri yang lebih mahal sekitar 70 persen dari harga yang ditetapkan oleh operator kapal tol laut. Kalangan pengusaha ekspedisi besar ini kemudian memborong kontainer, sehingga pelaku usaha kecil ekspedisi sulit mendapatkan kouta kontainer yang kemudian diarahkan mengambil kontainer melalui ekspedisi.

Pihak ekspedisi biasanya menetapkan harga per satu kontainernya dari Pelabuhan Surabaya ke Pelabuhan Manokwari sebesar Rp10 juta - Rp11 juta. Padahal harga perkontainer dari operator kapal Rp5 juta - Rp6 juta. "Sehingga biaya subsidi yang dikeluarkan oleh negara kurang berefek menekan angka disparitas harga," ujarnya.

Kedua, pihak pengusaha yang menggunakan jasa tol laut saat dipasar mencampur barang dagangannya dengan barang kapal non tol laut, sehingga herga-harga tidak turun signifikan.

"Dalam pengamatan kami untuk di Papua nilai disparitas harga-harga bahan pokok seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, semen, besi turun 10 persen dari tahun 2016-2017, dan di NTT turun 15 persen untuk tahun dari tahun 2016 ke 2017," jelasnya. Menurutnya, jika tidak dibajak praktik-praktik bisnis yang nakal, disparitas harga bisa diturunkan oleh program Tol Laut sampai 30 persen.

Oleh sebab itulah, Marin Institute mendesak, pertama, pemerintah segera melakukan Penguatan program "Rumah Kita" disetiap daerah untuk memaksimalkan hilirisasi logistik program tol laut. Kedua, Pemerintah memberikan batasan kuota kontainer kepada pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli.

Ketiga, operator kapal memperketat pengawasan stuffung kontainer agar tidak terjadi manupilasi data manifest.
Keempat, Pemerintah perlu melengkapi fasilitas pelabuhan untuk memperlancar aktifitas bongkar muat.

Kelima, Kementerian Perdagangan perlu memaksimalkan pengendalian harga barang-barang yang dimuat oleh kapal tol laut. Keenam, Presiden Jokowi perlu menginisiasi satuan kerja (satker) untuk memperkuat sinetgitas pelaksanaan program tol laut dari hulu sampei ke hilir.

"Khusus untuk muatan balik, pemerintah pusat (kementerian terkait) perlu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengembangan komoditas lokal," tutupnya.