Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kedatangan delegasi China Railway Corporation ke kantornya di Jakarta, Selasa (6/3/2018), bertujuan untuk meninjau progres proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"China Railway tadi mereka datang kemari untuk melihat progresnya (kereta cepat Jakarta-Bandung). Sekarang timnya ke lapangan, nanti Jumat (9/3/2018) balik ke sini," kata Luhut ketika ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta.
Luhut menjelaskan pertemuan dengan Deputi Presiden China Railway Corporation Wang Tongjum membahas semua aspek dalam proyek transportasi massal yang tidak kunjung rampung sejak 2016. Turut hadir dalam pertemuan itu Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian. "Kami bicara soal tanah dan izin-izin lainnya," ungkapnya.
Kendati tidak menjelaskan secara rinci, mantan Menko Polhukam itu mengatakan proses pencairan dana seharusnya sudah bisa selesai dalam waktu dekat.
Pihak China Railway Corporation sendiri mengaku bahwa hampir semua urusan terkait hal tersebut hampir rampung. "Ya mestinya segera. Hampir semua tadi dia bilang sudah beres," katanya.
Belum lagi, pembebasan lahan telah mencapai sekitar 54 persen di mana sesuai persyaratan yang ada maka pencairan dana oleh China Development Bank (CDB) sudah bisa mulai dilakukan.
Luhut mengatakan delegasi China Railway Corporation akan kembali mendatanginya pada Jumat (9/3/2018) setelah dua hari meninjau proyek tersebut. Pertemuan pada Jumat kemungkinan akan membahas kelanjutan proyek setelah peninjauan. "Nanti Jumat mereka datang ketemu saya. Jadi nanti kita bicara Jumat," katanya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan BUMN dengan China Railway International Corporation.
Awalnya, proyek tersebut membutuhkan investasi sebesar 5,988 miliar dolar AS (sekitar Rp80,87 triliun, kurs Rp13.500). Namun, angka tersebut melonjak menjadi 6,071 miliar dolar AS (sekitar Rp81,95 triliun) karena biaya asuransi dan biaya pelindung pinjaman terhadap volatilitas yang tak terduga atau Debt Service Reserve Account (DSRA).
Porsi pendanaan proyek tersebut terbagi dua, yakni 75 persen ditanggung China Development Bank (CDB) dan sisa 25 persen dari ekuitas pemegang saham KCIC.
Pinjaman tahap awal sebesar 500 juta dolar AS dari China Development Bank dijadwalkan cair pada Maret 2018, setelah memenuhi persyaratan minimal pembebasan lahan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Mau Manfaatkan Uang Sitaan Koruptor, Ini Pos-pos yang Bakal Kecipratan
-
Mahfud MD: Utang Whoosh Wajib Dibayar, tapi Korupsi Harus Tetap Diusut KPK
-
Sempat Tolak, Purbaya Akhirnya Mau Bantu Danantara Selesaikan Utang Whoosh
-
KPK Bidik Proyek Whoosh, Menteri ATR/BPN Beberkan Proses Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
IHSG Loyo di Akhir Perdagangan ke Level 8.300, Diwarnai Aksi Ambil Untung Hari Ini
-
Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad
-
Gubernur BI: Redenominasi Rupiah Perlu Waktu 6 Tahun
-
Hampir Rampung, Ini Kelebihan Kilang Minyak Balikpapan yang dikelola Pertamina
-
Buruh Tolak Kenaikan Upah 3,5 Persen: Masak Naiknya Cuma Rp80 Ribu
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
Jamkrindo Catatkan Laba Sebelum Pajak Rp 1,28 Triliun Hingga Oktober 2025
-
Sumbang PDB 61 Persen, UMKM RI Harus Naik Kelas
-
Kementerian UMKM Buka-bukaan Harga Satu Balpres Baju Thrifting
-
Serahkan Rp 6 Triliun ke BSN, BTN Akan Terbitkan Obligasi Untuk Tambah Modal