Suara.com - Utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana asing yang keluar dari pasar surat berharga negara akibat normalisasi suku bunga di Amerika Serikat dan naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS.
Bank Indonesia dalam publikasinya di Jakarta, Senin (16/7/2018), mencatat ULN Indonesia pada akhir Mei 2018 sebesar 358,6 miliar dolar AS atau setara Rp 5.127 triliun (kurs Rp 14.300 per dolar AS). Jumlah tersebut tumbuh 6,8 persen secara tahunan (yoy), namun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan April 2018 yang sebesar 7,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Utang Indonesia itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral tercatat sebesar 182,5 miliar dolar AS, sedangkan utang luar negeri swasta 176,1 miliar dolar AS.
"Utang luar negeri pemerintah tumbuh melambat dipengaruhi oleh pelepasan SBN (Surat Berharga Negara) domestik oleh investor asing sejalan dengan perkembangan likuiditas global," tulis BI dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia periode Juli 2018.
Adapun, kepemilikan SBN domestik oleh investor asing turun hingga 1,1 miliar dolar AS selama Mei 2018. Penurunan ini dilihat sebagai dampak dari antisipasi investor atas rencana Federal Reserve yang menaikkan tingkat suku bunga pada Juni 2018.
"Investor asing melepas sementara kepemilikan SBN domestik sambil memperhatikan perkembangan likuiditas global yang menuju pada keseimbangan baru," ungkap publikasi tersebut.
Hal itu menunjukkan investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik cenderung "wait and see" dalam menyikapi agenda kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve.
Dengan begitu, utang luar negeri pemerintah yang berupa SBN milik nonresiden tercatat sebesar 124,6 miliar dolar AS, sedangkan pinjaman dari kreditur asing sebesar 54,7 miliar dolar AS.
Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan utang luar negeri swasta terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan utang luar negeri sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, dan sektor pengadaan listrik, gas, dan uap/air panas (LGA).
Secara tahunan, pertumbuhan utang luar negeri ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar 0,2 persen, 3,3 persen, dan 11,7 persen.
"Sementara itu, pertumbuhan utang luar negeri sektor jasa keuangan mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya," demikian ulas BI.
Adapun keempat sektor bisnis tersebut tercatat sebagai pemegang utang luar negeri swasta terbesar dengan porsi 72,4 persen.
Secara umum, Bank Sentral menilai perkembangan utang luar negeri Indonesia pada Mei tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil di kisaran 34 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar
-
BI: Ekonomi Indonesia Bisa Tertekan Imbas Bencana Aceh-Sumatra
-
Bank Indonesia : Pasokan Uang Tunai di Wilayah Bencana Sumatera Aman
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
BI Perpanjang Batas Waktu Pembayaran Tagihan Kartu Kredit
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok