Suara.com - Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk akan memasang digitalisasi nozzel pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemasangan ini dilakukan demi mendata Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (solar) dan BBM Khusus Penugasan (premium) supaya lebih presisi sekaligus mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh lembaga penyalur.
"Sebelum ada digitalisasi ini, kami lakukan pelaporan tiap bulanan, lalu kami lakukan uji petik dari angka dari laporan badan usaha, terjun ke lapangan untuk verifikasi volume. Pengumpulan data ini kan butuh waktu. Harapannya dengan adanya digitalisasi ini sangat membantu dua belah pihak untuk memverifikasi," ujar Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjojo di Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Sistem kerja digitalisasi, imbuh Saryono, pada prinsipnya akan dilakukan konversi dari jumlah liter yang disalurkan jadi format elektronik. Format ini dikirim ke satu pusat data, dari seluruh 5.518 SPBU tersebut.
Setelah itu, data akan dibuat laporan dan analisis yang membantu BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.
"Sekarang sudah dilakukan uji coba, dengan data dari 10 SPBU. Ini sudah dilakukan mulai awal tahun sampai hari ini, dan kami akan terus meningkatkan uji coba itu," tambah Saryono.
Adapun 10 SPBU uji coba yang dimaksud berada di Jakarta, Bekasi, jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Jawa Barat, Yogyakarta, Sidoarjo, jalan tol Purbaleunyi, dan Tangerang Selatan.
Rencananya, digitalisasi nozzle di 5.518 dari 7.415 SPBU milik Pertamina akan terpasang pada akhir tahun 2018. Optimisme tersebut berdasarkan komitmen yang ditunjukkan oleh Pertamina. "Target yang telah ditetapkan akan tercapai, salah satunya dibuktikan dengan adanya Leadership Commitment yang ditunjukan oleh segenap Direktsi PT. Pertamina (Persero)," ucap Kepala BPH Migas Fansurullah Asa.
Sementara itu, SVO Corporate ICT Pertamina Jeffry Tjahja Indra mengaku selama ini data volume BBM didapatkan melalui laporan manual dari masing-masing SPBU. Dengan digitalisasi ini, Pertamina akan mendapatkan mudah mendapatkan data realtime terkait keluar masuk BBM.
Baca Juga: Pascagempa, Pasokan BBM Lombok dan Bali Dinyatakan Aman
"Kita menggandeng Telkom karena Telkom punya teknologi dan kapasitas untuk membuat digitalisasi ini," ujar Jeffry.
Selain digitalisasi nozzle, BPH Migas juga berkomitmen dan siap untuk membantu percepatan kalibrasi flowmeter dan tangki timbun dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Gaikindo: Mesin Kendaraan Produk Tahun 2000 Kompatibel dengan E10
-
Purbaya Mau Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, RUU Redenominasi Rupiah Kian Dekat
-
Purbaya Mau Ubah Rp1.000 jadi Rp1, Menko Airlangga: Belum Ada Rencana Itu!
-
Pertamina Bakal Perluas Distribus BBM Pertamax Green 95
-
BPJS Ketenagakerjaan Dapat Anugerah Bergengsi di Asian Local Currency Bond Award 2025
-
IPO Jumbo Superbank Senilai Rp5,36 T Bocor, Bos Bursa: Ada Larangan Menyampaikan Hal Itu!
-
Kekayaan Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang Kena OTT KPK
-
Rupiah Diprediksi Melemah Sentuh Rp16.740 Jelang Akhir Pekan, Apa Penyebabnya?
-
Menteri Hanif: Pengakuan Hutan Adat Jadi Fondasi Transisi Ekonomi Berkelanjutan
-
OJK Tegaskan SLIK Bukan Penghambat untuk Pinjaman Kredit