Suara.com - Dunia usaha mengeluhkan masih mahalnya biaya untuk transaksi pertukaran valuta asing atau valas terhadap rupiah (swap) maupun lindung nilai (hedging). Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sudah menghapuskan margin hedging sebesar 10 persen.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, mengatakan biaya untuk hedging seharusnya bisa lebih murah dari saat ini. Adapun BI menerapkan biaya swap sekitar 5 persen untuk tenor satu bulan dan 6 persen untuk tenor enam bulan.
“Perlu diberi sesuatu, bukan gratis. Tetap bayar, tetapi caranya dipermudah dan ongkosnya jangan mahal-mahal,” kata Benny di Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Dia mengatakan, dengan biaya yang masih mahal, tidak banyak pengusaha yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Selain itu, pengetahuan para pengusaha terkait hedging juga masih minim.
Dia menyarankan, eksportir yang berbahan baku sumber daya alam (SDA) justru diwajibkan mengkonversikan 100 persen devisa hasil ekspornya ke rupiah. Sebaliknya, untuk eksportir yang melakukan impor akibat bahan bakunya tidak ada di dalam negeri, perlu diberikan keringanan.
“Untuk sektor yang bahan bakunya SDA, yang dikasih Tuhan ke republik kita, mereka tinggal cangkul saja, seharusnya diwajibkan. Kalau yang gunakan bahan baku impor karena di sini bahan bakunya tidak ada, harusnya diringankan,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, daripada pemerintah dan Bank Indonesia sulit memikirkan insentif agar eksportir mau mengkonversikan devisa hasil ekspornya ke rupiah, lebih baik mekanisme hedging yang dibenahi oleh Bank Indonesia.
Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya juga mengatakan, bank sentral terus berupaya agar biaya transaksi swap maupun forward valas bisa lebih murah dari saat ini.
Transaksi swap atau barter adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka. Sementara transaksi forward dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan.
Baca Juga: Transasi Valas Bank Mandiri Tahun Ini Capai Rp2.959 Triliun
"Tentu saja kami akan terus berupaya supaya swap maupun forward terus murah," kata Perry beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026