Menkeu: Pemerintah Berkomitmen Kuat Kembangkan Pariwisata

Suara.com - Pemerintah siap memperkuat sektor pariwisata, terutama dengan mengembangkan 10 destinasi prioritas Bali Baru. Target besarnya adalah merealisasikan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan, peran pariwisata sangat penting, terutama dalam mengurangi current account deficit. Pemerintah memperkuat industri pariwisata untuk membantu mengatasi defisit neraca berjalan. 

"Sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014, Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam industri pariwisata. Pada 2014, ada 9,4 juta kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Pada 2017, jumlah itu telah meningkat hingga lebih dari 14 juta dan terus naik," jelas menkeu, dalam Rakornas Pariwisata III-2018 di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Pada 2019, pariwisata Indonesia menargetkan kunjungan wisman sebanyak 20 juta orang. Sri Mulyani optimistis, target tersebut akan tercapai.

"Target 20 juta wisman pada 2019 bukan hanya target Kemenpar atau Presiden RI saja, melainkan target dari kita semua," ujar Sri Mulyani.

Di Rakornas ini, Sri Mulyani memberikan paparan mengenai “Kebijakan Pembiayaan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas”.

"Pariwisata itu multidimensi, sehingga harus didukung dengan cara multidimensi juga. Betapa care-nya Presiden Joko Widodo terhadap pariwisata sebagi salah satu sektor penghasil devisa. Beliau bisa menelepon saya untuk menyampaikan agar anggaran untuk pariwisata jangan dipotong," ujarnya.

Dia menjelaskan, di APBN terlihat dimensi yang multi untuk mendukung sektor pariwisata, mulai dari dimensi aksesibilitas, akomodasi, dan dimensi atractiveness.

Aksesibilitas adalah dimensi pertama, terutama akses ke 10 destinasi prioritas baru. Sejumlah menteri sudah melakukan koordinasi untuk mendukungnya.

Baca Juga: Sektor Pariwisata Diharapkan Dongkrak Pertumbuhan Perekonomian

"Airport, port, dan seaport, termasuk air bersih, listrik dan telekomunikasi untuk mendukung sektor pariwisata," tambah Sri Mulyani.

Kedua, adalah dimensi akomodasi. Menurutnya, pemerintah mungkin tidak ada belanja langsung untuk bangun hotel, tapi bisa melalui penanaman modal negara atau pembiayaan.

"Atau memberikan policy/insentif bahwa membangun di sektor perhotelan akan dapat insentif di perpajakan. Kita akan bekerja saling terkoordinasi dan saling mendukung untuk mendukung pariwisata, baik pusat maupun daerah, untuk menggunakan berbagai instrumen pembiayaan," paparnya.

Bagi Sri Mulyani, ekspor tidak hanya menjual barang ke luar negeri, tapi juga mendatangkan turis yang membelanjakan uangnya di Indonesia.

"Swasta akan masuk ketika pemerintah komitmen atau bahkan masuk ke dalamnya. Kita akan terus tingkatkan instrumen dari keuangan negara untuk mendukung pariwisata. Kemenku siap mendukung melalui berbagai channel yang kita punya dalam mendukung pariwisata Indonesia," cetusnya.

Yang ketiga adalah dimensi pengaturan tata ruang. Dimensi ini yang nantinya menciptakan atraksi.