Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) hanya menarik sektor usaha tertentu saja. Salah satunya di bidang pembangkit listrik.
“Cuma segelintir sektor saja, saya rasa itu kurang efektif dijalankan. Kalau saya lihat juga aturannya masih belum jelas dan membingungkan,” kata Hariyadi kepada Suara.com di Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Menurut Hariyadi, untuk mendongkrak kinerja investasi, seharusnya pemerintah lebih konsen memperbaiki keluhan-keluhan yang sering dilontarkan oleh para investor. Salah satunya soal Single Submission (OSS).
“Karena sistem perizinannya masih belum sinkron dan berjalan lamban,” katanya.
Selain itu, pemerintah seharusnya memperbaiki kepastian hukum untuk berinvestasi di daerah yang masih belum berjalan dengan baik.
“Hal-hal yang menyangkut soal jalannya investasi yang harus diperbaiki, agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16. Dalam paket tersebut, ada tiga kebijakan yang dikeluarkan, salah satunya adalah relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI).
Pemerintah memastikan ada 25 bidang usaha dari sebelumnya 54 bidang usaha yang mengalami revisi DNI tersebut 100 persen boleh dimiliki oleh investor asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA). 25 bidang usaha tersebut sebelumnya sudah terbuka untuk asing tapi porsi investasinya belum mencapai 100 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai