Suara.com - Pemerintah Korea Selatan khawatir tentang masa depan ekonomi dan sosial negaranya. Hal ini terjadi karena tingkat kelahiran di Korea Selatan tengah berada di titik terendah.
Padahal pemerintah Korsel sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan populasi di negara tersebut, namun hal tersebut belum membuahkan hasil.
Dilansir dari Business Insider Singapore, penurunan angka kelahiran itu akan menyebabkan turunnya populasi Korea Selatan dalam 10 tahun mendatang.
Angka kelahiran di Korea Selatan tercatat berada di level rendahnya 0,95 tahun ini.
Padahal, menurut para pakar demografi, angka kelahiran di negeri ginseng itu idealnya berada di angka minimal 2,1 agar jumlah populasinya stabil.
Sebuah penelitian tahun 2014 yang ditugaskan oleh Majelis Nasional Korea Selatan dan dikutip oleh Brookings Institution menemukan, bahwa warga Korea Selatan terancam punah begitu saja pada tahun 2750 jika angka kelahiran di negara itu tak beranjak naik dari kisaran 1,19.
Krisis angka kelahiran ini didasari sejumlah alasan, termasuk tingginya biaya membesarkan anak, terbatasnya jumlah tempat penitipan anak, dan jam kerja yang cukup panjang.
Karena itulah, pemerintah Korea Selatan tak segan-segan menggelontorkan dana sekitar 121 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,7 triliun dalam 13 tahun terakhir ini untuk menggenjot angka kelahiran itu.
Bulan September lalu, pemerintah telah memulai sistem subsidi tunai sebesar 88 dolar AS atau sekitar Rp 1,2 juta untuk orang tua yang anaknya berumur di bawah 5 tahun.
Namun, baru-baru ini mereka berniat meningkatkan subsidi bulanan itu hingga sebesar 270 dolar AS atau sekitar Rp 3,9 juta dengan melibatkan kaum konglomerat yang jumlahnya mencapai 10 persen dari jumlah masyarakat di negeri kimchi itu.
Tak hanya itu, mulai akhir tahun 2019 mendatang, para orangtua yang punya anak berumur lebih dari 8 tahun diizinkan pulang kerja 1 jam lebih awal untuk merawat anak-anak mereka.
Selain itu, cuti bersalin untuk para ayah dinaikkan menjadi 10 hari dari ketetapan semula yang berjumlah 3 hari. Pemerintah juga telah berjanji akan lebih banyak taman kanak-kanak dan pusat penitipan anak untuk memudahkan para orangtua.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Sinyal Kuat Menkeu Baru, Purbaya Janji Tak Akan Ada Pemotongan Anggaran Saat Ini
-
Lampung Jadi Pusat Energi Bersih? Siap-Siap Gelombang Investasi & Lapangan Kerja Baru
-
Dirut Baru Siap Bawa Smesco ke Masa Kejayaan
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Di Tengah Badai Global, Pasar Obligasi Pemerintah dan Korporasi Masih jadi Buruan
-
Telkomsel, Nuon, dan Bango Kolaborasi Hadirkan Akses Microsoft PC Game Pass dengan Harga Seru
-
Sosok Sara Ferrer Olivella: Resmi Jabat Kepala Perwakilan UNDP Indonesia
-
Wamen BUMN: Nilai Ekonomi Digital RI Capai 109 Miliar Dolar AS, Tapi Banyak Ancaman
-
Netmonk dari PT Telkom Indonesia Berikan Layanan Monitoring Jaringan Mandiri
-
Tantangan Berat Tak Goyahkan PGAS: Catat Laba Bersih Rp2,3 Triliun di Tengah Gejolak Global