Suara.com - Pemerintah Korea Selatan khawatir tentang masa depan ekonomi dan sosial negaranya. Hal ini terjadi karena tingkat kelahiran di Korea Selatan tengah berada di titik terendah.
Padahal pemerintah Korsel sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan populasi di negara tersebut, namun hal tersebut belum membuahkan hasil.
Dilansir dari Business Insider Singapore, penurunan angka kelahiran itu akan menyebabkan turunnya populasi Korea Selatan dalam 10 tahun mendatang.
Angka kelahiran di Korea Selatan tercatat berada di level rendahnya 0,95 tahun ini.
Padahal, menurut para pakar demografi, angka kelahiran di negeri ginseng itu idealnya berada di angka minimal 2,1 agar jumlah populasinya stabil.
Sebuah penelitian tahun 2014 yang ditugaskan oleh Majelis Nasional Korea Selatan dan dikutip oleh Brookings Institution menemukan, bahwa warga Korea Selatan terancam punah begitu saja pada tahun 2750 jika angka kelahiran di negara itu tak beranjak naik dari kisaran 1,19.
Krisis angka kelahiran ini didasari sejumlah alasan, termasuk tingginya biaya membesarkan anak, terbatasnya jumlah tempat penitipan anak, dan jam kerja yang cukup panjang.
Karena itulah, pemerintah Korea Selatan tak segan-segan menggelontorkan dana sekitar 121 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,7 triliun dalam 13 tahun terakhir ini untuk menggenjot angka kelahiran itu.
Bulan September lalu, pemerintah telah memulai sistem subsidi tunai sebesar 88 dolar AS atau sekitar Rp 1,2 juta untuk orang tua yang anaknya berumur di bawah 5 tahun.
Namun, baru-baru ini mereka berniat meningkatkan subsidi bulanan itu hingga sebesar 270 dolar AS atau sekitar Rp 3,9 juta dengan melibatkan kaum konglomerat yang jumlahnya mencapai 10 persen dari jumlah masyarakat di negeri kimchi itu.
Tak hanya itu, mulai akhir tahun 2019 mendatang, para orangtua yang punya anak berumur lebih dari 8 tahun diizinkan pulang kerja 1 jam lebih awal untuk merawat anak-anak mereka.
Selain itu, cuti bersalin untuk para ayah dinaikkan menjadi 10 hari dari ketetapan semula yang berjumlah 3 hari. Pemerintah juga telah berjanji akan lebih banyak taman kanak-kanak dan pusat penitipan anak untuk memudahkan para orangtua.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Misbakhun: APBN Mustahil Bangkrut
-
Ini Strategi BTN Salurkan Kredit Perumahan Bagi Masyarakat
-
Ekonom UI: Masyarakat Kok Makin Miskin kala Pemerintah Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen
-
Misbakhun Nilai Pelemahan Rupiah Sekarang Tak Seburuk 1998
-
IHSG Bergejolak Karena Ekspor Dikendalikan Danantara, Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi
-
Isu Sejumlah Merek Kendaraan Dilarang Beli Pertalite, Pertamina: Hoaks!
-
Pasca-Blackout Sumatra, Pasokan Listrik 8,3 Juta Pelanggan Diklaim PLN Mulai Pulih
-
Indikasi Awal, PLN Sebut Gangguan Cuaca jadi Penyebab Blackout di Sumatera
-
LPS Ajak Generasi Muda Kuasai Teknologi dan Mitigasi Risiko Keuangan
-
Aceh hingga Jambi Mati Blackout, Dirut PLN Minta Maaf!