Suara.com - Keputusan Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia atau Aprindo untuk menggunakan istilah 'Kantong Plastik Tidak Gratis' disorot oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI.
Menurut YLKI istilah Kantong Plastik Tidak Gratis menyesatkan. Mereka menganggap seharusnya tidak ada kata gratis untuk plastik.
"Istilah Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG), sebagaimana kata Aprindo, adalah menyesatkan. Sebab sesungguhnya memang tidak ada kata gratis untuk kantong plastik," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (1/3/2019).
YLKI juga menyayangkan harga yang dipatok oleh Aprindo untuk sebuah kantong plastik terlalu rendah dan tidak akan mengurangi sampah plastik di Indonesia.
"Nominal Rp 200 per kantong tidak akan mengganggu daya beli konsumen. Sekalipun konsumen dengan 5-10 kantong plastik saat belanja, konsumen hanya akan mengeluarkan Rp 1.000-Rp 2.000. Sebuah angka nominal yang tidak signifikan," jelasnya.
YLKI menyarankan Aprindo merubah kebijakannya dengan mengikuti rekomendasi Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan kantong plastik ber-SNI yakni plastik yang mudah terurai lingkungan.
Lebih lanjut YLKI juga menuntut keseriusan pemerintah untuk memerangi sampah plastik dengan turut menerapkan kantong plastik berbayar atau kantong plastik yang mudah terurai.
"Seharusnya bukan hanya menyasar retailer modern saja, tetapi pasar-pasar tradisional, misalnya dimulai dari PD Pasar Jaya," imbuh dia.
Untuk diketahui, Aprindo yang terdiri dari 40.000 ritel anggota akan menerapkan Kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) di ritel-ritel modern mulai 1 Maret 2019 hari ini.
Baca Juga: Pengamat LIPI Tolak Usulan BPN Kotak Suara Dijaga TNI, Ini Alasannya
Ini dilakukan untuk mendukung salah satu visi pemerintah untuk mengurangi sampah 30 persen, termasuk sampah plastik pada 2050 mendatang.
Berita Terkait
-
Menteri Susi Tantang RK Buat Perda Larangan Penggunaan Kantong Plastik
-
Debat Capres, Pengusaha Minta Masalah Jalanan Macet Dicarikan Solusi
-
YLKI: Rencana Tarif Ojek Online Terlalu Mahal
-
YLKI: Bioskop Lebih Baik Tayangkan Indonesia Raya daripada Iklan Pemerintah
-
Soal Nyanyian Indonesia Raya, YLKI Sebut Tak Merugikan Penonton Bioskop
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Sowan ke Menkeu Purbaya, Asosiasi Garmen dan Tekstil Curhat Importir Ilegal hingga Thrifting
-
Emas Antam Merosot Tajam Rp 26.000, Harganya Jadi Rp 2.260.000 per Gram
-
BI Pastikan Harga Bahan Pokok Tetap Terjaga di Akhir Tahun
-
Hana Bank Ramal Dinamika Ekonomi Dunia Masih Panas di 2026
-
Trend Asia Kritisi Proyek Waste to Energy: Ingatkan Potensi Dampak Lingkungan!
-
Kenapa Proyek Jalan Trans Halmahera Disebut Hanya Untungkan Korporasi Tambang?
-
Bertemu Wapres Gibran, Komite Otsus Papua Minta Tambahan Anggaran Hingga Dana BLT Langsung ke Rakyat
-
Sambut Bryan Adams Live in Jakarta 2026, BRI Sediakan Tiket Eksklusif Lewat BRImo
-
Kuartal Panas Crypto 2025: Lonjakan Volume, Arus Institusional dan Minat Baru Investor
-
Proyek Waste to Energy Jangan Hanya Akal-akalan dan Timbulkan Masalah Baru