Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyatakan, pihaknya memiliki sejumlah pilihan perumahan bagi generasi milenial, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak huni. Ada rumah tapak, rumah susun, atau bantuan KPR bersubsidi yang bisa mereka dapatkan dalam menentukan tempat tinggal yang mereka inginkan.
"Kementerian PUPR memiliki berbagai program perumahan bagi generasi milenial yang memiliki karakteristik beragam. Salah satunya adalah hunian bagi mereka," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Dadang Rukmana, dalam "Diskusi Abipraya Properti Vaganza" di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/4/2019).
Menurutnya, berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, bagi generasi milenial, rumah bukanlah tujuan akhir setelah kegiatan sehari-hari, tapi menjadi tempat transit sementara.
Meskipun demikian, KemenPUPR tetap mendorong Program Satu Juta Rumah dengan menyasar generasi milenial, yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 81 juta jiwa di masa mendatang.
"Generasi milenial memiliki karakteristik yang beragam. Mobilitas mereka yang tinggi tentunya harus disesuaikan dengan tempat tinggal dan dengan moda transportasi. Salah satu upayanya adalah dengan membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD)," terangnya.
Adanya sinergi antara KemenPUPR dengan Kementerian BUMN dalam mewujudkan TOD, imbuh Dadang, membuat generasi muda saat ini memiliki pilihan tempat tinggal yang layak. Keberadaan TOD yang dekat dengan moda transportasi seperti KRL, akan semakin mempermudah mobilitas mereka dalam beraktivitas.
"TOD juga ada yang bersubsidi, namun jumlahnya terbatas. Bagi mereka yang ingin tinggal di TOD maupun rumah bersubsidi, dapat memanfaatkan KPR bersubsisi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan," terangnya.
Sementara itu, salah seorang pegawai generasi milenial Kementerian BUMN, Erwin, menyatakan, salah satu hal yang menjadi kesulitan generasi milenial dalam memiliki rumah adalah tingginya uang muka KPR. Terkadang mereka lebih memilih membeli barang-barang konsumtif, seperti handphone dan laptop untuk mendukung gaya hidup.
"Kami sebenarnya juga ingin tinggal di hunian yang dekat dengan kantor, sehingga lebih hemat ongkos tranportasi. Tapi jika memang pemerintah punya program rumah untuk milenial, tentunya kami juga senang karena rumah bisa menjadi aset kami di masa depan," katanya.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Rumah bagi ASN, PUPR Bangun Rusun di Jaksel
Berita Terkait
Terpopuler
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Lihat Permainan Rizky Ridho, Bintang Arsenal Jurrien Timber: Dia Bagus!
- Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
- Jadwal Big 4 Tim ASEAN di Oktober, Timnas Indonesia Beda Sendiri
Pilihan
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
-
Penyebab Rupiah Loyo Hingga ke Level Rp 16.700 per USD
-
Kapan Timnas Indonesia OTW ke Arab Saudi? Catat Jadwalnya
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
Terkini
-
Dampingi Prabowo di New York, Menko Zulhas: RI Tawarkan Solusi Pangan dan Iklim di Panggung Dunia
-
KVB Berkunjung ke Suara.com, Tawarkan Keunggulan Aplikasi dan MetaTrader 5
-
RI Punya Gudang Baja Canggih, Bisa Hemat Biaya Logistik Rp 3,7 Miliar per Bulan
-
Investor Asing Asal Swiss Buang 100 Juta Lembar Saham BUMI Milik Grup Bakrie
-
Peruri Klaim Berhasil Reduksi Emisi Karbon Hingga 102 Persen
-
YLKI Desak Pemerintah Setop Sementara Program Makan Gratis Usai Marak Kasus Keracunan
-
Telkom Kenalkan Dunia Siber Kepada Talenta Muda Lewat Telkom Cyberfest Vol. 2
-
Hari Sungai Sedunia, Telkom Gandeng Pandawara Gelar River Clean Up di Cioray Bandung
-
Anak Usaha Produsen Susu dan Es Krim Diamond Digugat PKPU, Dianggap Punya Utang Rp367 Juta
-
Kebijakan Kuota Impor Kemenperin Dipertanyakan, Industri Tekstil RI Kian Babak Belur