Suara.com - Untuk mengantisipasi dampak El Nino di Jawa Barat, Kementerian Pertanian mengadakan focus group discussion (FGD) "Prakiraan Iklim Musim Kemarau 2019 Antisipasi Dampak El Nino di Wilayah Jawa Barat". FDG ini diselenggarakan oleh Subdit Iklim, Konservasi dan Lingkungan Hidup Direktorat Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Bendungan Ir Juanda, atau yang dikenal sebagai Bendungan Jatiluhur, menjadi andalan irigasi petani di Jabar. Pemerintah menilai, pasokan air di sini perlu dijaga agar selama musim kemarau bisa terus mengairi sawah warga.
"Per 18 Maret 2019, tinggi muka air (TMA) bendungan pada posisi 97,14 mdpl, sedangkan dikatakan normal jika TMA 109 mdpl," ujar Manajer Operasi dan Pengelolaan Data SDA dan SDL PJT II, Dodi Suryanto, Selasa (30/4/2019).
Menurut BMKG, musim kemarau di Jabar diperkirakan terjadi April , sehingga dibutuhkan strategi penanganan dan pemenuhan air irigasi sepanjang tahun ini di Jabar. Strategi tersebut dimulai dengan menambah tampungan air waduk dan melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
"Di bendungan juga dilakukan efisiensi distribusi air dengan pemberian air di bagian hulu, sehingga dapat mencapai areal di bagian hilir," beber Dodi.
Kemudian dilakukan juga gilir giring, yaitu penggiliran air sehingga seluruh areal sawah tidak kering.
Dodi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pengamanan pasok air dengan mengawal dan memastikannta dapat berjalan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, dengan dibantu TNI AD.
"Dengan adanya strategi ini diharapkan petani mendapatkan pasokan air yang cukup selama musim kemarau dan tidak mengalami kekeringan," pungkasnya.
Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan tim khusus penanganan kekeringan. Tim ini akan turun ke lokasi-lokasi kekeringan di wilayah sentra produksi padi.
Baca Juga: Kementan Minta Petani Daftarkan Diri ke Asuransi Usaha Tani Padi
"Tugas dan fungsi tim khusus ini adalah untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain TNI, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat," ujarnya..
Hal ini bertujuan untuk memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari bendung atau bendungan, serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring air sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Secara umum, permasalahan kekeringan yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang sedikit dan kondisi penggelontoran debit air dari bendung atau bendungan yang mengalami penurunan,” kata Sarwo Edhy.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
McDonalds RI Mulai Ekspansif Lagi
-
Impor Pikap India Lebih Murah, Agrinas Klaim Efisiensi Rp 46,5 Triliun
-
Duo Emiten 'BUMI' Masuk Daftar Saham Paling Banyak Dibeli dan Dijual Asing
-
Gaduh Perjanjian Dagang RI-AS, Prof Harris: Jaga Kedaulatan Jangan Pakai Emosi Sesaat!
-
Claude Update AI "Karyawan Cerdas", Harga Saham IBM Rontok Parah!
-
IPOT Bongkar Kelemahan Aplikasi Trading yang Masih Andalkan Data Historis
-
Ma'ruf Amin Respons Menkeu Purbaya soal Mahalnya Bank Syariah
-
Tak Ada Lagi Alasan, Kemenperin Desak Industri Baja Segera Kantongi SNI
-
Harga Emas Pegadaian Rabu 25 Februari 2026, Galeri 24 Lebih Murah dari UBS
-
BKPM Permudah Izin KKPR Darat bagi Usaha Mikro