Jokowi Reshuffle Menteri BUMN? Rini: Hak Prerogatif Presiden

Suara.com - Isu Reshuffle Kabinet Kerja Joko Widodo - Jusuf Kalla kembali nyaring terdengar. Isu itu kembali mencuat karena adanya beberapa menteri yang tersandung kasus korupsi.

Setidaknya terdapat tiga menteri kabinet kerja yang saat ini beurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiganya yaitu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Para menteri tersebut diperiksa mengenai sejumlah kasus hukum yang berbeda.

Namun bukan hanya ketiga menteri itu saja yang bakal di-reshuffle. Menteri-menteri ekonomi, juga masuk daftar isu reshuffle. Salah satunya yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Menanggapai hal itu, Menteri Rini tak mau berspekulasi terkait dengan isu reshuffle tersebut. Dia menyerahkan, isu tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Pasalnya menurut Rini, reshuffle kabinet merupakan hak dari Presiden.

"Kalau soal reshuffle harap tanya ke bapak presiden, karena yang mempunyai hak prerogatif presiden," kata Rini saat ditemui di Gedung Nyi Ageng Serang, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Untuk diketahui, Rini Soemarno merupakan salah satu menteri yang dari awal kepemimpinan Presiden Jokowi belum digeser dari kursi Menteri BUMN.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP menyebut kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Joko Wiodo (Jokowi) usai lebaran 2019.

Baca Juga: Istana Pastikan Jokowi Reshuffle Menterinya yang Jadi Tersangka Korupsi

Menurutnya sampai waktu Lebaran, Jokowi tidak akan melakukan perombakan kabinet.

"Kalau sampai lebaran, saya kira tidak ada, saya tidak tahu. Setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja," ujar Johan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.