Suara.com - Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan perkara sengketa Pilpres 2019 yang menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.
“Ya, kami gembira kalau ini memang sudah selesai dan kita bisa melanjutkan lagi. Jadi, sekarang kita sudah tahu ke depannya bagaimana,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani.
Shinta memaparkan, dengan berlanjutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, dunia usaha sudah memahami berbagai kebijakan yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum diimplementasikan.
Dalam hal ini, Kadin telah menyampaikan masukannya kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam berbagai hal, diantaranya soal ketenagakerjaan dan perpajakan.
“Bagaimana kita bisa menciptakan iklim usaha kondusif untuk menarik ekspor dan investasi, juga industrialisasi ke depannya,” ujar Shinta.
Saat ini, lanjut Shinta, pemerintah dan dunia usaha mencoba untuk menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat.
“Jadi, kita lihat regulasi, kebijakan yang kadang-karang sudah baik pun, tapi pelaksanaannya yang sulit. Kemudian, perizinan pusat dan daerah juga perlu disempurnakan. Yang penting implementasinya,” tukas Shinta.
Dalam mengatasi defisit neraca perdagangan, Shinta menyampaikan bahwa Indonesia perlu melihat kondisi perekonomian global yang saat ini tengah mengalami penurunan.
“Faktor eksternal ini memegang peranan penting. Ada penurunan ekspor, sementara kita masih tergantung dengan impor, memang sulit,” ungkapnya.
Baca Juga: Masih Cari Celah, Kubu Jokowi Sebut Prabowo Terlalu Ambisius
Kendati demikian, Shinta menyepakati untuk melakukan dongkrakan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dicanangkan Jokowi untuk mendorong daya saing Indonesia.
“Pengembangan SDM memang itu sudah sesuai dan menjadi kunci utama. Karena tanpa adanya peningkatan produktivitas SDM, kita akan sulit bersaing,” ujarnya.
Terkait tim ekonomi Jokowi di era pemerintahan kedua, Kadin berharap, tim tersebut merupakan orang-orang profesional dibidangnya dan mengerti situasi lapangan.
“Tapi, faktor utamanya adalah koordinasi dan implementasi,” pungkas Shinta. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
-
Akankah Dolar AS Tembus Rp17.000?
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
Terkini
-
Purbaya Tantang Balik Rocky Gerung: Kalau Ekonomi Tumbuh 5-6 Persen, Harus Minta Maaf ke Saya
-
Proyek Jalan Tol Japeksel Capai 90 Persen, Jakarta-Bandung Bisa Jadi 45 Menit
-
Setelah Jadi Buron Hampir 1 Tahun, Bos Investree Adrian Gunadi yang Gelapkan Rp 2,7 T Ditangkap
-
Hotman Paris Ngeluh Bunga Deposito Turun, Menkeu Purbaya: Sabar, Rugi Sedikit!
-
Kopi Toejoean: UMKM Lokal Makin Kuat Bersama Rumah BUMN BRI
-
Harga Saham EMAS Tembus Rp 3.300, Analis Beberkan Prospek ke Depannya
-
Jadi Beban BUMN-BUMN, Ekonom Sarankan Transaksi Energi Primer Gunakan Rupiah
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Menkeu Purbaya Bikin Kejutan! Kebijakan Baru Ini Bikin Saham Rokok Berjaya, IHSG Ikut Menghijau
-
Tokocrypto Listing Token SOON, Buka Pintu Investor RI Jajal Teknologi Blockchain