Suara.com - Anggota DPR RI Arteria Dahlan ikut bersuara soal kasus yang dihadapi Garuda Indonesia. Terutama soal dugaan rangkap jabatan oleh jajaran direksinya.
Menurutnya, jajaran direksi Garuda Indonesian dianggap telah mencoreng nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan adanya kasus-kasus yang dihadapi.
"Bayangkan kita semua dipaksa untuk menerima fakta bahwa Menteri BUMN, Petinggi BUMN selevel direksi seolah-olah tidak mengerti dan tidak memahami UU Larangan Monopoli dan praktik Persaingan Usaha yang tidak Sehat," ujar Arteria dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/7/2019).
Menurut Arteria, saat masyarakat telah dipaksa untuk terima fakta bahwa rangkap jabatan suatu hal yang biasa saja dan rangkap jabatan didasari untuk Penyelamatan Aset Negara.
"Suatu pernyataan sesat, miskin logika dan nalar sehat manusia pada umumnya. Mereka sama sekali tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial atas jerit tangis rakyat yang membutuhkan transportasi murah. Terlebih disampaikan saat rakyat bertanya-tanya apakah ada praktik kartel pada Garuda Group yang berpengaruh pada tingginya harga tiket," tutur dia.
Maka dari itu, Arteria meminta para jajaran direksi Garuda Indonesia Dicopot dari jabatannya. Hal ini, kata dia, karena para direksi tidak peka dengan kondisi yang ada, khususnya terkait dengan tingginya harga tiket.
"Seandainya Garuda terbukti melakukan pelanggaran, saya mohon tidak hanya Meneg BUMN dan para direksi saja yang mundur, kalau perlu mereka semua diproses hukum sebagai pelaku kriminal, dan dimasukkan saja delik pidana dalam jabatan," kata dia.
"Mereka tidak layak menjadi etalase negara di sektor pelayanan publik dan menjadi negative point pak Jokowi dari sisi pelayanan publik di sektor transportasi udara atau penerbangan," imbuh Arteria.
Luhut Ungkap 'Dosa-dosa' Garuda Indonesia
Baca Juga: 5 Dosa-dosa Garuda Indonesia Versi Luhut dari Masa ke Masa
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Garuda Indonesia memang selalu dirundung masalah. Sehingga, pihaknya tak heran dengan masalah yang sekarang dihadapi Garuda Indonesia.
Menurut Luhut terdapat lima masalah yang dihadapi maskapai pelat merah tersebut.
"Garuda ini memang punya masalah dari masa lalu. Masalah (pembelian) pesawat harganya tidak benar, kemudian masalah inefisiensi, kemudian masalah minyak, PPh, dan seterusnya," katanya di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Berikut lima masalah Garuda Indonesia versi Luhut:
1. Mark Up Pembelian Harga Pesawat
Manajemen Garuda Indonesia pernah menggelembungkan harga (mark up) pembelian pesawat. Hal itu terjadi pada 1988-1992 saat membeli pesawat Airbus A330-300.
Berita Terkait
-
5 Dosa-dosa Garuda Indonesia Versi Luhut dari Masa ke Masa
-
Usai Dicecar KPPU, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara Mundur
-
Luhut Beberkan Dosa-dosa Garuda Indonesia yang Terjadi Sejak Lama
-
Singgung Garuda Indonesia, Luhut Sebut Banyak Orang Bermental Pembohong
-
Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN akan Copot Komisaris Utama Sriwijaya Air
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya