Suara.com - Untuk mengurangi dampak kekeringan pada lahan pertanian selama musim kemarau tahun ini, kementerian pertanian (kementan) akan membuat posko mitigasi dan adaptasi kekeringan.
Langkah tersebut dilakukan karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini potensi kemarau ekstrim terjadi hingga September 2019.
Dirjen Tanaman Pangan Kementan Sumarjo Gatot Irianto mengemukakan untuk mengantisipasi kemarau ekstrim, kementan menggelar rapat koordinasi (rakor) mitigasi kekeringan. Pihaknya juga melibatkan dinas pertanian kabupaten, dinas PU kabupaten serta kodim di wilayah terdampak kekeringan untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan.
"Mitigasi bencana kekeringan tahun ini agak berbeda dari mitigasi kekeringan sebelumnya karena kita melibatkan wilayah yang ketika terjadi kekeringan justru jadi sumber pertumbuhan luas tanam baru," ujar Gatot, Senin (8/7/2019).
Gatot menambahkan, pada tahun ini BMKG memrediksi wilayah yang terancam terdampak kekeringan terutama di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT. Sehingga untuk mengantisipasinya pihaknya meminta pemerintah daerah untuk membentuk posko adaptasi kekeringan.
"Arahan menteri pertanian bahwa setiap daerah yang terdampak maupun perluasan tanam area tanah membentuk posko adaptasi kekeringan yang diresmikan oleh
bupati," tambahnya.
Gatot menuturkan nantinya pemerintah daerah di setiap wilayah menjadi ketua untuk pendanaan mitigasi kekeringan. Sedangkan, untuk pengawasannya hanya melaporkan melalui foto yang diunggah ke grup untuk penanganan mitigasi kekeringan.
Selanjutnya, pihaknya sudah menyiapkan infrastruktur mesin mobilisasi seperti mesin pompa, serta menyiapkan benih tanaman yang kuat dari dampak kekeringan.
"Kami dari tanaman pangan dan litbang juga menyiapkan benih, siang ini juga kami turun berkas kalo memungkinkan sesuai dengan kondisi pertanian yang memerlukan bantuannya langsung eksekusi," terangnya.
Baca Juga: Musim Kemarau 2019, Pemerintah Waspada pada Daerah Berpotensi Puso
Sebelumnya, Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, puso, hingga kebakaran lahan. Musim kemarau kali ini diprediksi akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan pantauan BMKG, puncak musim kemarau diprakirakan terjadi Juli - Agustus 2019. Musim kemarau dapat menjadi ancaman bagi tanaman padi.
Hingga saat ini, sejumlah daerah yang mengalami kekeringan dan terancam puso atau gagal panen. Wilayah tersebut meliputi Ciamis seluas 1.040 hektare, Cianjur seluas 1.007 hektare dan Jawa Timur 24.633 hektare. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengalami puso seluas 1.992 hektare.
Berita Terkait
-
Musim Kemarau 2019, Pemerintah Waspada pada Daerah Berpotensi Puso
-
Dam Parit Girimukti Buktikan Bisa Antisipasi Kemarau
-
Suhu Dingin Kota Malang Berpotensi Capai 14 Derajat Saat Puncak Kemarau
-
BMKG: Indonesia Dilanda Musim Kemarau Lebih Kering Sampai Agustus 2019
-
Waspada, Gelombang di Selatan Jateng Bisa Capai 6 Meter saat Kemarau
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Sah! Susi Pudjiastuti Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Bank BJB
-
IHSG Bergejolak, Ini Alasan BBRI Jadi Rekomendasi Saham di Tengah Krisis
-
Pemerintah Mau Bentuk satgas indonesia Financial Center, Urus KEK Sektor Keuangan
-
YLKI Soroti Posisi Gerbong KRL Khusus Wanita, Dinilai Rawan Saat Kecelakaan
-
64,5% UMKM Dikuasai Perempuan, Tapi Masih Terkendala Pengelolaan Keuangan
-
KCIC Sebut Okupansi Whoosh Naik Usai Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Insiden Kecelakaan KRL, Airlangga Ungkap Flyover Rp 4 Triliun Arahan Prabowo Dibiayai APBN
-
Danantara Bakal Evaluasi Total PT KAI Usai Insiden Kecelakaan Kereta Bekasi Timur
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
-
Pemerintah Bebaskan Bea Impor LPG & Bahan Baku Plastik, Cegah Kenaikan Harga Makanan-Minuman