Kementan Gelar Rakor dengan TNI, Atasi Dampak Kekeringan 2019

Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama TNI menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas dampak kekeringan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jabodetabek. Sejumlah area tanam mengalami dampak kekeringan di musim kemarau 2019.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, dampak tersebut mampu diatasi secara baik dengan mekanisasi pompa. Selain itu, Kementan juga melibatkan TNI dalam mengawal petani agar terus berproduksi.

Saat ini, pemerintah sudah mendistribusikan ribuan unit pompa air berdiameter 3 inchi, 4 inchi, dan 6 inchi.

"Beberapa teknologi itu mendukung varietas unggul, seperti padi impara yang sangat cocok di lahan rawa. Ini sudah cukup berkembang di beberapa provinsi yang pernah terendam. Kita juga punya padi gogo yang tahan di lahan kering," katanya, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Sarwo Edhy menjelaskan, dengan berbagai alat yang dimiliki serta kerja sama yang instensif antar instansi, diharapkan mampu menjadikan semua lahan kering menjadi tanaman produktif.

"Tentu kita berharap, berbagai bantuan ini bisa membuat pemanfaatan sumber air, sehingga masalah dampak kekeringan kita atasi dengan mudah," ujarnya.

Menurutnya, kekeringan tahun ini relatif bisa diatasi, mengingat area yang dulu mengalami kekeringan sudah dijadikan sumber air dengan pemanfaatan teknologi yang dimiliki.

Sementara itu, penggunaan pompa merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang mampu menumbuhkan luas lahan baru dan mengkompensasi lahan busuk menjadi produktif. Panen yang dihasilkan juga lebih bermutu, karena optik organisme pengganggu tanaman relatif lebih kecil.

Di acara sama, Waster Kasad, Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, menyatakan mendukung upaya Kementan dalam menanggulangi dampak kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Dukungan itu antara lain melibatkan langsung personel TNI di seluruh daerah.

Baca Juga: Subsidi Asuransi Pertanian Rp 163 Miliar, Kementan Perbaiki Pelayanan

"Dalam melaksanakan operasi militer, selain perang, salah satunya adalah mengatasi kekeringan atau bencana alam. Maka itu, kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pendampingan," ujar Gathut.

Menurutnya, TNI sendiri selama empat tahun terakhir sudah melibatkan diri pada penanganan dampak kekeringan. Pengalaman itu, lanjutnya, menjadi bekal bahwa pemetaan wilayah dan pompanisasi menjadi penting dan harus dikerjakan bersama-sama.

"Soal mitigasi, tentu kita sudah memiliki pengalaman banyak, karena beberapa kali kita turun ke lapangan bersama Kementan. Seperti kata Pak Dirjen, menanggulangi kekeringan  tidak bisa sendirian. Bagaimanapun harus ada sinergitas," katanya.

Gathut menambahkan, dukungan lain yang juga sedang dikerjakan TNI adalah mendirikan posko mitigasi kekeringan di daerah-daerah yang terkena dampak. Beberapa diantaranya ada di kawasan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan provinsi lain di luar Pulau Jawa.

"Selama ini kan, kita sudah melakukan pendampingan upsus (upaya khusus) yang diinisiasi para Babinsa. Di sana, mereka juga mengawal pembagian air supaya tidak rebutan dan menjebol titik air. Kemudian kita ikut mengawasi jalannya pompanisasi serta menjaga keamanan dan ketertiban lain," katanya.

Rapat mitigasi ini dihadiri 200 personel TNI yang mewakili tiap daerah untuk mengawal dan mendampingi petani dalam menghadapi dampak kekeringan.