Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menghadiri menghadiri wisuda mahasiswa Universitas Pancasila, Jakarta Selatan.
Dalam acara tersebut, Basuki mengungkapkan, keputusan untuk membangun infrastruktur dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merupakan pilihan logis dan strategis, yang semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan.
Apalagi Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan, penghentian pembangunan, dan pemeliharan infrastruktur. Oleh karenanya sejak 2015, pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Sejumlah proyek infrastruktur telah dirasakan dampaknya, salah satunya turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia. Posisi daya saing Indonesia mengalami peningkatan dari posisi 61 pada 2013, menjadi 52 pada tahun 2018.
“Daya tahan Indonesia sangat tergantung pada ketangguhan infrastruktur yang kita miliki, di kota, di desa, di kawasan pedalaman, di kawasan perbatasan, serta pulau-pulau terluar dan terdepan. Daya tahan ini terbukti dengan bertahannya Indonesia dalam stagnasi ekonomi dunia lima tahun terakhir ini," ujarnya, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Namun demikian, dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek.
"Untuk itu kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kawasan perbatasan," ujarnya
Daya saing yang baik diperlukan untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran.
“Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina," ujarnya.
Baca Juga: Menteri PUPR Targetkan Tol JORR 2 Bisa Beroperasi Oktober 2019
“Untuk itu, kita perlu bekerja keras dan lebih cerdas lagi. Ekonomi kita belum efisien dan belanja infrastruktur belum memicu sektor ekonomi lain bergerak. Singkatnya kurang nendang. Infrastruktur kita perlukan sebagai pengungkit dan memberikan dampak terhadap transformasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjutnya.
Berita Terkait
-
Tol Bandara Soekarno Hatta - Cilincing Rampung pada Maret 2020
-
KemenPUPR Serahkan Aset BMN Perumahan Senilai Rp 1,026 T
-
Kantor dan Mobil Dinas Kabid PUPR Kepri Digeledah, KPK Sita Dokumen
-
Ibu Kota yang Baru Ada di Kaltim, Begini Kira-kira Gambarannya...
-
Bangun Istana Negara Baru di Papua, Menteri PUPR Siapkan Dana Cadangan
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
IHSG Cetak Rekor Pekan Ini, Investor Asing Banjiri Pasar Modal Indonesia
-
Cara Hemat Rp 10 Juta dalam 3 Bulan untuk Persiapan Bonus Natal dan Tahun Baru!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa