Sri Mulyani Diharapkan Tak Alergi Dikritik soal Utang Negara

Suara.com - Sri Mulyani Indrawati kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Keuangan lagi di Kabinet Kerja Jilid II ini, sebelumnya Sri Mulyani sudah menjabat Menkeu sejak 2016 lalu.

Tapi dibawah kendali Sri Mulyani selama menjabat, para pengamat ekonomi menilai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut minim terobosan dan lebih senang main aman dalam menjalankan roda perekonomian, alhasil pertumbuhan ekonomi hanya mampu naik paling tinggi di level 5 persenan.

"Perekonomian akan terjebak di pertumbuhan sekitar 5 persen. Mimpi menjadi negara besar di tahun 2045 simpan saja di laci," kata Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah saat dihubungi Suara.com, Selasa (22/10/2019).

Namun Presiden Jokowi sudah memutuskan dan menunjuk kembali Sri Mulyani untuk menjabat Menteri Keuangan periode 2019-20124, untuk itu Piter menyarankan kepada wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini untuk memiliki senjata baru demi menggenjot roda perekonomian agar berjalan lebih kencang lagi.

"Kecuali jika Bu Sri Mulyani mengubah pola kebijakannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi global," katanya.

Dia bilang Sri Mulyani harus memiliki kebijakan yang countercyclical atau mendukung adanya stimulus bagi pertumbuhan dalam menghadapi dinamika kondisi global yang melambat dan masih diliputi ketidakpastian.

"Yang kita butuhkan kebijakan countercyclical baik di moneter, fiskal maupun di sektor riil," katanya.

Piter menjelaskan APBN sebagai alat kebijakan fiskal bisa memberikan stimulus ketika kondisi ekonomi dalam negeri menghadapi tantangan global yang berpotensi menghambat kinerja pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakan moneter yang sudah pro growth hendaknya diimbangi oleh Sri Mulyani dengan kebijakan fiskal yang penuh dengan stimulus terhadap perekonomian," ucapnya.

Baca Juga: Senyum Sumringah Sri Mulyani saat Tiba di Istana Negara

"Jangan takut untuk melebarkan defisit, harus berani menghadapi kritik atas terus bertambahnya utang pemerintah. Fokus kepada pertumbuhan ekonomi," tambah Piter.