BEI Rombak Total Aturan Main Usai Tabir Gelap Saham RI Dibongkar MSCI

Suara.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak ingin sekadar menjadi penonton di tengah badai evaluasi MSCI yang mengguncang pasar modal domestik. Otoritas bursa justru mengambil langkah ofensif dengan mencanangkan pembenahan menyeluruh.

Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa turbulensi yang terjadi saat ini merupakan momentum emas untuk melakukan reformasi struktural demi pasar yang lebih transparan dan dalam.

Langkah ini diambil menyusul publikasi MSCI pada 28 Januari lalu yang membekukan status serta memberikan sinyal potensi penurunan peringkat bagi pasar Indonesia. Merespons hal tersebut, BEI bergerak cepat dengan melakukan serangkaian pertemuan lanjutan dengan MSCI pada awal Februari, sembari melayangkan proposal perbaikan serupa kepada FTSE Russell.

“Kami melihat ini sebagai momentum. Fokus kami adalah bagaimana mendorong reformasi agar pasar kita tidak hanya besar, tapi juga berkualitas, transparan, dan dalam,” ujar Jeffrey dikutip Jumat (13/2/2026).

Untuk memulihkan kepercayaan investor global, Jeffrey membeberkan empat langkah strategis yang kini tengah digodok. Pertama, BEI akan memperketat kewajiban pengungkapan nama pemegang saham yang memiliki porsi di atas 1%. Langkah ini diambil untuk mengikis tabir misteri kepemilikan saham yang selama ini sering menjadi sorotan.

Kedua, penyajian data investor akan dibuat lebih detail atau granular. Jika sebelumnya hanya mencakup sembilan tipe, nantinya akan dipecah menjadi 28 sub-tipe, khususnya untuk kategori korporasi dan kategori lainnya. Ketiga, BEI berencana menaikkan standar minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal ini bertujuan untuk memastikan likuiditas pasar terjaga dan mencegah manipulasi harga akibat terbatasnya saham yang beredar.

Keempat, bursa akan secara rutin menerbitkan daftar konsentrasi pemegang saham (shareholders concentration). Data ini menjadi alat navigasi bagi investor untuk mengidentifikasi saham-saham mana saja yang kepemilikannya terlalu menumpuk pada segelintir pihak.

Terkait rencana kenaikan free float menjadi 15%, Jeffrey mengakui ada tantangan teknis. Saat ini, terdapat 268 dari total 956 emiten yang kepemilikan publiknya masih di bawah ambang batas tersebut. Namun, ia mencatat bahwa sekitar 49 perusahaan di antaranya sudah mewakili 90% kapitalisasi pasar dalam kelompok itu.

BEI pun menjanjikan pendekatan yang fleksibel namun tegas. Bursa membuka ruang diskusi bagi emiten untuk menentukan waktu yang tepat (timing) dalam melepas saham ke publik agar tidak menimbulkan tekanan jual yang merusak stabilitas harga.

Baca Juga: Tekanan Jual Investor Bikin IHSG Ambruk Lagi, 429 Saham Kebakaran

“Kami menyediakan konteks agar perusahaan tercatat bisa berdiskusi mengenai timing yang disesuaikan kondisi pasar. Tujuannya supaya penambahan free float tetap menjaga keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand),” tambahnya.

Meski ada tekanan dari sentimen global, Jeffrey optimistis dengan daya serap pasar domestik. Kekuatan investor ritel terbukti masih menjadi tulang punggung likuiditas bursa. Hingga saat ini, jumlah investor ritel telah menembus angka 21 juta, dengan penambahan 1,3 juta investor baru sejak awal tahun 2026.

Sepanjang tahun ini, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) tercatat stabil di angka Rp32 triliun. Menariknya, kontribusi ritel masih mendominasi sekitar 52% atau setara Rp16 triliun per hari. Sementara investor asing berkontribusi sekitar 30%, dan sisanya berasal dari institusi domestik.

Tak hanya urusan transaksi, BEI juga mulai mengubah kiblat dalam menambah jumlah emiten. Kini, otoritas bursa lebih menekankan prinsip quality over quantity. Aturan pencatatan saham perdana (IPO) sedang difinalisasi dengan syarat yang lebih ketat demi menjaring perusahaan yang benar-benar memiliki fundamental kuat.

Senada dengan optimisme bursa, Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), David Sutyanto, menilai bahwa pelemahan pasar belakangan ini lebih disebabkan oleh faktor psikologis terkait regulasi dan kepercayaan, bukan karena rapuhnya fundamental ekonomi.

Data asosiasi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diproyeksikan berada di level 5,2% hingga 5,3% pada tahun ini. Secara valuasi, saat IHSG berada di bawah level 7.000, pasar modal Indonesia bisa dibilang sedang dalam posisi "salah harga" atau murah.