Suara.com - Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai pangan yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan pemerintah akan mempercepat importasi sejumlah produk pangan jelang bulan puasa.
Importasi tersebut nantinya akan mengutamakan produk yang memang dibutuhkan untuk bahan baku.
"Ya keputusan rapatnya ini kita percepat impor bahan baku. Ini kan antarlembaga semua kita sinergikan," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto usai rakor pangan pada Jumat (6/3/2020).
Agus bilang ada sejumlah komoditas pangam yang akan didahukukan dalam importasi ini semisal gula, bawang putih hingga daging kerbau.
"Ya jadi mengenai gula, bawang putih, kita percepat semuanya. Dan juga mengenai gula stoknya akan kita tambahkan," katanya.
Terkait bawang putih yang saat ini harganya melonjak tinggi, Agus mengatakan percepatan proses impor tersebut untuk meredam harga bawang putih menjelang bulan puasa. Diharapkan, lanjut Agus, pada saat Ramadan harga bawang putih tidak naik begitu tinggi.
"Bawang putih segera akan kita keluarkan semua berdasarkan permohonan. Dari RIPH yang sudah ke luar kira-kira mungkin 90.000 ton ya. Nanti kita evaluasi, kita lihat segera mungkin ke luarnya dalam beberapa hari ke depan," katanya.
Sementara untuk komoditas gula, kata Agus, pemerintah berencana melakukan importasi gula sebanyak 400 ribu ton, demi juga menurunkan harga gula dipasaran yang saat ini dirasa masih tinggi.
"Permohonan masuk ya kita keluarkan, yang penting kuotanya kita tambah. Gula kan harganya tinggi. karena musim panen belum ada, nanti sekitar Juni, sekarang ini kebutuhan sebelum Juni saja. Kita putuskan minggu depan. Rencananya hampir 400 ribu ton kurang lebih," ucapnya.
Baca Juga: Rupiah Tertekan Dolar AS, Ekonom Indef Sebut Impor Pangan Biang Keroknya
Sementara untuk komoditas daging kerbau, Agus mengemukakan bakal dipercepat proses izin impornya, saat ini penugasan impor daging sudah dilakukan Perum Bulog.
"Daging memang sudah dilaksanakan nanti dengan Bulog ya untuk kerbau. Kita keluarkan sesegera mungkin diproses untuk ke luar," katanya.
Alasan pemerintah mempercepat proses importasi ini dikarenakan stok dalam negeri tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masayarakat, sehingga perlu adanya impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Makanya, kata Agus, Persetujuan Impor (PI) yang akan dilakukan kementeriannya bakal dipercepat sehingga proses importasi komoditas pangan yang akan diimpor cepat terbit.
"Iya makanya ini dikeluarkan, ini kan dalam proses. Mungkin minggu depan sudah ke luar semua. Lagipula yang kemarin-kemarin sudah ke luar. Mungkin realisasi sekarang-sekarang ini. Ini tambahan, di luar yang sudah ke luar beberapa minggu lalu," katanya.
Berita Terkait
-
Pemerintah Berencana Permudah Keran Impor, Airlangga Enggak Takut Defisit
-
Tenang Stok Pangan Aman Hingga Lebaran, Mendag Berani Jamin
-
Sebut Mendag Biang Keladi Impor Naik, Faisal Basri: Tapi Tak Dipecat Jokowi
-
Sambangi KPK, Rizal Ramli Laporkan Kasus Korupsi Impor Pangan
-
Pengamat: Impor Pangan Jangan untuk Pembiayaan Politik
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok