Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum jelas pencairannya.
Ia menyinggung hal tersebut dalam rapat bersama tim pengawas penanggulangan pandemi virus corona atau Covid-19. Anies berharap dana bagi hasil dari pemerintah pusat dapat segera cair.
Menanggapi hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini kondisi keuangan negara sedang kurang baik, sehingga pencairan DBH hingga saat ini belum bisa dilakukan.
Sri Mulyani pun meminta kepada Anies dari pada menunggu pencairan DBH lebih baik melakukan realokasi dan refocusing APBD DKI Jakarta saja.
"Tapi saya sampaikan ke seluruh kepala daerah engga hanya ke Pak Anies. APBD daerah masih banyak belum ada perubahan seperti DKI itu belanja pegawai tinggi hampir Rp 25 triliun, belanja barang Rp 24 triliun, saya tahu mereka bisa realoaksi refocusing sambil kita percepat pembayaran DBH," kata Sri Mulyani dalam video teleconference di Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Sehingga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada seluruh pemerintah daerah jangan menunggu pencairan DBH dalam menangani virus corona, tetapi juga bisa melakukan realokasi anggaran dalam masing-masing APBD mereka.
"Penerimaan kita dalam tekanan. Kita sedang melakukan bersama-sama pemerintah pusat dan daerah dan ayo kita gotong royong penanganan ini," kata Sri Mulyani.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada
-
Pemerintah Guyur Stimulus Pangan hingga Transportasi Semester II 2026