Suara.com - Beberapa hari lalu, Badan Anggaran DPR RI mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Cetak uang lebih banyak, bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona (Covid-19).
Gubernur BI Perry Warjiyo pun buka suara, menurut dia mencetak uang dan disebarkan ke masyarakat bukanlah kebijakan yang lazim dan menentang kebijakan moneter yang ada.
"Kami mendengar ada sejumlah masyarakat untuk mengatasi Covid BI cetak uang saja. Nah ini mohon maaf ya mohon maaf banget, kalau itu tidak sejalan dengan praktek-praktek kebijakan moneter dan tidak lazim ya. Mohon maaf nih mohon maaf betul-betul, mohon maaf ya," kata Perry dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Perry pun dengan tegas tidak akan melakukan praktek cetak uang tersebut, karena kondisi moneter dalam negeri bisa terancam jika likuiditas masyarakat terlalu tinggi.
"Karena itu bukan praktek kebijakan yang lazim apalagi BI tidak akan melakukan itu," katanya.
Dia menuturkan, di Indonesia terdapat dua jenis uang yakni uang kartal dan uang giral mekanisme pengedaran dua jenis uang tersebut juga berbeda.
Semisal uang kartal atau uang kertas dan logam, sesuai Undang-undang Jumlah pengedaran uang tersebut diatur oleh pemerintah dengan memperkirakan kebutuhan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Pengedaran uang dilakukan Bank Indonesia melalui perbankan sesuai kebutuhan masyarakat tersebut," ujarnya.
Menurutnya, jika pertumbuhan ekonomi 5 persen dengan inflasi 3 persen +- 1 persen, maka pertumbuhan pengedaran uang naik 8 hingga 10 persen.
Baca Juga: Viral Bagikan Kardus Mi Instan Isi Uang Jutaan Rupiah, 5 Potret Tom Liwafa
"Jadi tidak ada BI cetak uang lalu dibagi-bagi ke masyarakat, ora ono kui. Jangan menambah kebingungan masyarakat. BI cetak uang untuk tangani covid, itu bukan kegiatan yang lazim di bank sentral dan termasuk BI," pungkas Perry.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Harga Pangan Kian Meroket: Cabai Merah Besar Tembus Rp107 Ribu, Beras Ikut Naik
-
Saham Sejuta Umat Ini Lagi Diskon Harga Termurah, Momentum Emas untuk 'Serok Bawah'?
-
BBRI Anjlok ke Titik Terendah, Investor Lokal Jadi 'Penyelamat' saat Saham Diobral Asing
-
Update Harga Minyak Dunia Usai Menhan AS 'Bantah' Omongan Donald Trump
-
Idul Adha 1447 H, Pegadaian Distribusikan 913 Hewan Kurban untuk Masyarakat di Seluruh Indonesia
-
Bisakah Membatalkan Transaksi PayLater Kredivo yang Sudah Telanjur?
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%
-
Aturan Pajak Purbaya Makin Ketat, PP Baru Siap Kuras Kantong UMKM Beromzet Miliaran