Ongkos Pemulihan Rp 677 T,Ekonomi Diharapkan Capai 5 Persen Tahun 2023

Suara.com - Ekonom senior sekaligus Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede berharap, Ekonomi Indonesia bisa mencapai level normalnya di angka 5 persen pada tahun 2023.

Harapan itu muncul, ketika sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Covid-19 berjalan dengan baik.

"Di 2022 atau 2023, minimal kita harus kembali ke pertumbuhan 5 persen," kata Raden dalam video teleconference di Jakarta,  Selasa (9/6/2020).

Tak hanya pertumbuhan ekonomi yang bisa bangkit kembali, tapi indikator ekonomi yang lain seperti angka pengangguran dan kemiskinan juga bisa berkurang.

"Job creation kalau bisa juga kembali ke situ, maka penciptaan lapangan kerja diharapkan bisa kembali ke 1,5 juta hingga 2 juta pekerjaan nantinya dan untuk kemiskinan juga harus kembali ke 9 persen. Sementara sekarang kita semua tahu pasti naik, baik kemiskinan dan pengangguran," harapnya.

Ongkos Pemulihan Ekonomi Capai Rp 677 Triliun

Sebelumnya, pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

Salah satu yang direvisi adalah soal tambahan ongkos biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebelumnya Rp 641,17 menjadi Rp 677,20 triliun.

"Saya ingin sampaikan beberapa hal, pertama biaya penanganan Covid-19  yang tertuang dalam revisi Perpres diidentifikasikan sebesar Rp 677,20 triliun," kata Sri Mulyani dalam video teleconference di Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Tak Kurang Tak Lebih, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mentok 2,3 Persen

Sri Mulyani menjabarkan anggaran sebesar itu terdiri dari beberapa pos yang akan disalurkan pemerintah, seperti dari bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun termasuk di dalamnya belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran jaminan kesehan nasional, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Kedua, perlindungan sosial yang menyangkut program Program Keluarga Harapan (PKH), bansos jabodetabek, bansos nonjabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang jadi 6 bulan dan logistik untuk sembako serta BLT dana desa dengan anggaran mencapai Rp 203,9 triliun.

Ketiga, dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga, penemapatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yg pinjamannya sampai dengan 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.

"Kalau menggunakan kata-kata Bapak presiden untuk UMKM, di bawah 10 miliar pinjamannya. Itu dukungan di dalam APBN mencakup Rp 123,46 triliun," kata Sri Mulyani.

Keempat, untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya mencapai Rp 120,61 triliun.

Kemudian untuk bidang pembiayaan dan korporasi, termasuk di dalmnya penyertaan modal negara, penalangan kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja, bagi industri padat karya yg pinjaman di atas Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun.