Suara.com - Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak mungkin diterapkan dalam jangka waktu yang lama saat pandemi Covid-19.
Pasalnya kata dia, hal tersebut akan berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat.
"Yang lebih penting, karena tidak mungkin PSBB ini diimplementasikan dalam jangka lama karena harus menyelamatkan kehidupan sosial ekonomi," ujar Fadjroel dalam diskusi Teras Terbuka Daring dengan tema Kesiapan Normal Baru Distorsi Informasi Saat Normalisasi, Jumat (12/6/2020) kemarin.
Fadjroel menuturkan hingga kini belum belum ada kepastian kapan adanya vaksin untuk Covid-19.
Karena itu pemerintah memberlakuan tatanan new normal untuk menyelamatkan kehidupan sosial ekonomi yang juga disertai pertimbangan epidemiologi dan pertimbangan lainnya.
"Cara berpikirnya, kita menganggap bahwa, karena tidak bisa ditentukan kapan sebenarnya vaksin covid19 bisa ditemukan. Karena itu misalnya UU nomor 2 tahun 2020, disitu disebutkan untuk jaga perekonomian nasional sampai akhir tahun anggarannya itu 2022. Jadi kesiapannya sampai akhir tahun anggaran 2022. Persiapannya tentu adalah protokol kesehatan berdasarkan WHO dan juga ada landasan hukumnya," ucap dia.
Tak hanya itu Fadjroel menuturkan di beberapa daerah yang menerapkan PSBB, juga sudah memasuki persiapan menuju normal baru.
Kata dia, diberlakukan tatanan normal baru, untuk mempertahankan keberlanjutan hidup dengan mempertahankan dua variabel yakni disiplin ketat terhadap kesehatan kolektif sesuai protokol dan menjaga produktivitas sosial dan ekonomi.
"Tentu menjaga produktivitas sosial dan ekonomi terutama sebenarnya pada kehidupan umkm yang untuk mikro saja itu ada 98,8 persen dari usaha di Indonesia itu ada di sektor mikro," kata dia.
Baca Juga: Curi Start, Gerai Pakaian di Mal Kokas Sudah Buka di Masa PSBB Transisi
"Orang yang hari ini dagang dapat uang sebagian di makan kadang habis dan besok habis. Jadi kalau mereka diharapkan terus berada di rumah, mereka akan hadapi kondisi yang sangat buruk sehingga yang namanya misbar atau miskin baru akan semakin bertambah," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Saham BBCA Anjlok ke Level Era Covid-19, Asing Penyebabnya
-
Pegadaian Cabang Bima Serahkan Bantuan CSR Peralatan Ibadah ke Masjid Al Ijtihad
-
Uji Lab Bahan Bakar Bobibos Dipercepat, ESDM Pastikan Standar sebelum Dipasarkan
-
Suku Bunga Tinggi, Milenial-Gen Z Kini Lebih Percaya Medsos Ketimbang Brosur Properti
-
Laba PNM Tembus Rp1,14 triliun, Dirut BRI: Pertumbuhan Sehat dan Berkelanjutan
-
Panen Padi Biosalin Tembus Rp1,23 Miliar di Tengah Cuaca Ekstrem
-
Harapan Konsumen Properti: Bunga KPR Jangan Tinggi-Tinggi!
-
Genjot Produktivitas Sapi Nasional, DPD RI Dorong Revitalisasi Vokasi Peternakan
-
Pelaku Industri Dorong Pendekatan Pengurangan Risiko Tembakau di RI
-
Menkeu Purbaya Masih Optimistis IHSG Tembus 10.000 Tahun Ini