Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, arus pengiriman barang dalam Program Tol Laut tetap berjalan lancar dengan protokol new normal. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. Menurutnya, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah Nusantara.
Di tengah pandemi Covid-19 dan dengan adanya pembatasan transportasi, Kemenhub menyatakan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan tol laut.
Program Tol Laut sendiri, yang telah berjalan selama hampir lima tahun menjadi moda transportasi yang diandalkan untuk membuka isolasi dan menekan disparitas harga. Pelaksanaanya tetap berjalan meski di tengah kondisi Pandemi Covid-19, termasuk di masa new normal atau kenormalan baru.
"Tol laut di tengah pandemi ini, diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia," kata Budi, Jakarta, Minggu (21/6/2020).
Industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut. Pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam Program Tol Laut, dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub.
"Saat ini, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tol laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di timur Indonesia. Untuk memaksimalkan tol laut dibutuhkan peran semua pihak, agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal, sehingga dapat menurunkan disparitas harga," tambahnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan, untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.
"Untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau, lalu menerapkan digitalisasi, salah satunya dengan National Logistik Ekosistem dan yang terakhir, pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi," katanya.
Baca Juga: Kemenhub Pastikan Masih Pakai SIKM Untuk Izin Keluar-Masuk Ibu Kota
Berita Terkait
-
Ingin ke Tempat Wisata Saat Pandemi Covid-19? Perhatikan Hal Ini!
-
Peneliti Sambut Baik Ramuan Herbal untuk Lawan Covid-19
-
Update Covid-19 Global 21 Juni: Kasus di Brasil Tembus 1 Juta
-
Mikha Tambayong Ogah Lakukan Rapid Test, Ini Alasannya
-
Studi: Orang Asia Selatan Berisiko Lebih Tinggi Kematian Akibat Covid-19
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Platform Kripto Global Sebut RI Mesin Pertumbuhan Blockchain Paling Penting di Dunia
-
Nilai Tukar Rupiah Melemah Rabu Sore, Ini Pemicunya
-
Apa Itu Metode Pengelolaan Uang 50-30-20? Pahami agar Keuangan Tetap Sehat
-
Butuh Dana Mendesak? Ini Panduan Lengkap Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian
-
BI Sebut Redenominasi Butuh Persiapan Lama
-
BI: Waspadai Inflasi Akhir Tahun, Harga Pangan Mulai Melonjak
-
OJK Temukan 8 Pindar Belum Memenuhi Ekuitas Minum Rp 12,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Siapkan 'Hadiah' Rp300 Miliar untuk Daerah yang Sukses Tangani Stunting
-
KPK Bidik Proyek Whoosh, Menteri ATR/BPN Beberkan Proses Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur
-
Kemenperin: Penyeragaman Kemasan Jadi Celah Peredaran Rokok Ilegal