Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, arus pengiriman barang dalam Program Tol Laut tetap berjalan lancar dengan protokol new normal. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. Menurutnya, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah Nusantara.
Di tengah pandemi Covid-19 dan dengan adanya pembatasan transportasi, Kemenhub menyatakan terus berupaya semaksimal mungkin memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan tol laut.
Program Tol Laut sendiri, yang telah berjalan selama hampir lima tahun menjadi moda transportasi yang diandalkan untuk membuka isolasi dan menekan disparitas harga. Pelaksanaanya tetap berjalan meski di tengah kondisi Pandemi Covid-19, termasuk di masa new normal atau kenormalan baru.
"Tol laut di tengah pandemi ini, diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia," kata Budi, Jakarta, Minggu (21/6/2020).
Industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut. Pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam Program Tol Laut, dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub.
"Saat ini, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tol laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi saudara-saudara kita di timur Indonesia. Untuk memaksimalkan tol laut dibutuhkan peran semua pihak, agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal, sehingga dapat menurunkan disparitas harga," tambahnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan, untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.
"Untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau, lalu menerapkan digitalisasi, salah satunya dengan National Logistik Ekosistem dan yang terakhir, pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditi," katanya.
Baca Juga: Kemenhub Pastikan Masih Pakai SIKM Untuk Izin Keluar-Masuk Ibu Kota
Berita Terkait
-
Ingin ke Tempat Wisata Saat Pandemi Covid-19? Perhatikan Hal Ini!
-
Peneliti Sambut Baik Ramuan Herbal untuk Lawan Covid-19
-
Update Covid-19 Global 21 Juni: Kasus di Brasil Tembus 1 Juta
-
Mikha Tambayong Ogah Lakukan Rapid Test, Ini Alasannya
-
Studi: Orang Asia Selatan Berisiko Lebih Tinggi Kematian Akibat Covid-19
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga