Dirut Pertamina Tak Mau Buru-buru IPO Anak Usaha

Suara.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak ingin terburu-buru untuk menawarkan saham anak usahanya atau Initial Public Offering (IPO). Menurutnya, pihaknya akan meningkat nilai kapitalisasi pasar dengan cara merestrukturisasi sub holding yang ada.

Hal itu, Nicke sampaikan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Sebelum IPO harus tingkatkan value dulu, harus persiapan dulu, contoh kilang semua sebelumnya call center sekarang jadi subholding. Kita engga serta merta jadi IPO, perlu market cap. Restrukturisasi hanya satu bagian saja," kata Nicke.

Nicke memaparkan saat ini pihaknya sedang menata aset-aset secara virtual milik pertamina yang pengelolaannya masih dipegang oleh sub holding. Namun, aset-aset tersebut masih dikelola oleh sub holding dan belum ada yang dipindahkan.

"Kalau bicara mengenai restrukturisasi. kita baru virtual karena belum ada aset yang kita pindahkan yang kita atur yakni pengelolaannya. tapi pengeloaanya masih kami serahkan subholding. karena ini nanti akan berdampak pada hukum. tapi yang pertama kami atur yakni pengelolaannya," jelas Nicke.

Kendati demikian, tambah Nicke, pelaksanaan IPO anak usaha masih dalam tahapan kajian. Sebab, IPO merupakan salah satu cara untuk perseroan dalam mencari dana.

"Tentu kita perlu kajian. kembali lagi untuk melakukan ini kami harus yakin. IPO ini cara bukan tujuan. kalau ini tidak menghasilkan market tidak akan kami lakukan. Ini semua tentu berdasarkan dari pemegang saham," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Pertamina (Persero) gerak cepat untuk mengurusi anak dan cucu usahanya. Nantinya, anak dan cucu usaha Pertamina akan dijadikan satu menjadi subholding.

Erick juga meminta Pertamina agar subholding-nya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasannya, jika perusahaannya terbuka, maka akan makin transparan dan menghindari praktik-praktik yang tak diinginkan.

Baca Juga: Pemerintah Masih Nunggak Utang Rp 51 Triliun ke Pertamina

"Yang diharapkan saya dalam dua tahun ke depan subholding ini go public biar transparansi dan akuntabilitas," ujar Erick.