Suara.com - Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia semakin mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi kebutuhan secara digital. Termasuk pada sektor layanan perbankan syariah yang mengalami peningkatan dalam penggunaan transaksi digital.
Direktur Operasional PT Bank BRIsyariah Tbk, Fahmi Subandi, mengungkapkan bahwa komposisi frekuensi penggunaan mobile dan internet banking mencatat peningkatan selama pandemi. Berbanding terbalik dengan penggunaan ATM dan layanan langsung di kantor BRIsyariah yang memiliki penurunan.
Hal ini memang dikedepankan BRIsyariah untuk mementingkan aspek keamanan dan kesehatan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Metode pembayaran tanpa kontak fisik diyakini jadi solusi transaksi yang aman sekaligus mencegah penyebaran COVID-19. Kenaikan penggunaan transaksi digital merupakan bukti bahwa nasabah sudah turut aktif dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19.
“Di BRIsyariah, kami bersyukur pada masa pandemi transaksi di BRIsyariah sekitar 80% dilakukan di gadget lewat aplikasi mobile banking BRIS Online. Konten digital terus tumbuh, dari transfer, belanja online, bayar zakat, beli sukuk, hingga melunasi haji sehingga jangkauan layanan syariah bisa lebih jauh,” tambahnya.
Fahmi kemudian menjelaskan bahwa digitalisasi sebaiknya tidak hanya dimanfaatkan pada pandemi saja, tetapi harus dimanfaatkan secara lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan inklusi perbankan syariah di Indonesia.
“Digitalisasi sekarang jadi tren bisnis yang harus dimanfaatkan. Digitalisasi dan inklusi keuangan menjadi katalisyang bisa dimanfaatkan untuk mem-boosting pertumbuhan ekonomi syariah,” ujar Fahmi.
Kinerja BRIsyariah pada semester 1/2020 memang mencatat hasil yang memuaskan. Hal ini didorong oleh penggunaan teknologi untuk melakukan penawaran secara daring serta memaksimalkan layanan perbankan digital seperti pembayaran atau transfer melalui aplikasi mobile BRIS Online dan aplikasi i-Kurma untuk mengakselerasi proses pembiayaan.
Fahmi melanjutkan bahwa seluruh stakeholders ekonomi dan perbankan syariah telah aktif dalam meningkatkan inklusi syariah. Seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan pelaku bisnis ekonomi serta layanan keuangan syariah.
“KNEKS, Asbisindo, dan semuanya telah aktif untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Kita harus boost terus agar masyarakat terbiasa dengan produk-produk, teknologi, dan terminologi syariah karena masyarakat saat ini masih sering membandingkan antara bank syariah dan konvensional,” ujar Fahmi.
Baca Juga: Transformasi Bank BRI Dapat Respons Positif di Mata Investor
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Harga Naik Tidak Wajar, BEI Gembok Satu Emiten Asal Surabaya
-
Harga Emas Antam, Galeri 24 dan UBS Hari Ini Naik! Update Segera di Pegadaian
-
Pefindo Catatkan Rating AAA Untuk Stabilitas Finansial Peruri
-
Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Negara Lain di Asia Tenggara
-
AS Mau Keluar dari Iran, Wall Street Langsung Meroket
-
Tak Hanya Kejar Cuan, Emiten TAPG Kerek Kualitas Hidup Masyarakat Sekitar Operasional
-
BEI Resmi Ubah Aturan Free Float, Emiten Wajib Tingkatkan Porsi Saham Publik Bertahap
-
AS Mau Angkat Kaki dari Iran, Harga Minyak Dunia Meluncur 2,5%
-
Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Anggaran Daerah, Wajib Lapor Tiap 2 Bulan
-
Wajib ke Kantor! Ini Daftar Jabatan dan Unit ASN Daerah yang Tidak Boleh WFH