Suara.com - Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia semakin mengubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi kebutuhan secara digital. Termasuk pada sektor layanan perbankan syariah yang mengalami peningkatan dalam penggunaan transaksi digital.
Direktur Operasional PT Bank BRIsyariah Tbk, Fahmi Subandi, mengungkapkan bahwa komposisi frekuensi penggunaan mobile dan internet banking mencatat peningkatan selama pandemi. Berbanding terbalik dengan penggunaan ATM dan layanan langsung di kantor BRIsyariah yang memiliki penurunan.
Hal ini memang dikedepankan BRIsyariah untuk mementingkan aspek keamanan dan kesehatan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Metode pembayaran tanpa kontak fisik diyakini jadi solusi transaksi yang aman sekaligus mencegah penyebaran COVID-19. Kenaikan penggunaan transaksi digital merupakan bukti bahwa nasabah sudah turut aktif dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19.
“Di BRIsyariah, kami bersyukur pada masa pandemi transaksi di BRIsyariah sekitar 80% dilakukan di gadget lewat aplikasi mobile banking BRIS Online. Konten digital terus tumbuh, dari transfer, belanja online, bayar zakat, beli sukuk, hingga melunasi haji sehingga jangkauan layanan syariah bisa lebih jauh,” tambahnya.
Fahmi kemudian menjelaskan bahwa digitalisasi sebaiknya tidak hanya dimanfaatkan pada pandemi saja, tetapi harus dimanfaatkan secara lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan inklusi perbankan syariah di Indonesia.
“Digitalisasi sekarang jadi tren bisnis yang harus dimanfaatkan. Digitalisasi dan inklusi keuangan menjadi katalisyang bisa dimanfaatkan untuk mem-boosting pertumbuhan ekonomi syariah,” ujar Fahmi.
Kinerja BRIsyariah pada semester 1/2020 memang mencatat hasil yang memuaskan. Hal ini didorong oleh penggunaan teknologi untuk melakukan penawaran secara daring serta memaksimalkan layanan perbankan digital seperti pembayaran atau transfer melalui aplikasi mobile BRIS Online dan aplikasi i-Kurma untuk mengakselerasi proses pembiayaan.
Fahmi melanjutkan bahwa seluruh stakeholders ekonomi dan perbankan syariah telah aktif dalam meningkatkan inklusi syariah. Seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan pelaku bisnis ekonomi serta layanan keuangan syariah.
“KNEKS, Asbisindo, dan semuanya telah aktif untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Kita harus boost terus agar masyarakat terbiasa dengan produk-produk, teknologi, dan terminologi syariah karena masyarakat saat ini masih sering membandingkan antara bank syariah dan konvensional,” ujar Fahmi.
Baca Juga: Transformasi Bank BRI Dapat Respons Positif di Mata Investor
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Kekayaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Dikabarkan Cerai
-
Merger BUMN Karya Tuntas Awal 2026, BP BUMN Ungkap Update Terkini
-
Target Harga BUMI di Tengah Aksi Jual Saham Jelang Tahun Baru
-
HET Beras Mau Dihapus
-
Dana Jaminan Reklamasi 2025 Tembus Rp35 Triliun, Syarat Wajib Sebelum Operasi!
-
Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
-
DJP Blokir 33 Rekening Bank hingga Sita Tanah 10 Hektare ke Konglomerat Penunggak Pajak
-
Emiten TRON Perkuat Bisnis Kendaraan Listrik, Jajaki Pengadaan 2.000 Unit EV
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
DJP Kemenkeu Kantongi Rp 3,6 Triliun dari Konglomerat Penunggak Pajak