Omnibus Law Diharapkan Jadi Pendongkrak Investasi di Tengah Pandemi

Suara.com - Saat ini pemerintah sedang menggodok RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Pemerintah optimis dengan adanya UU ini, investasi bisa digenjot dan pertumbuhan ekonomi dapat terdongkrak.

Meski menuai polemik, Rancangan RUU Omnibus Law diharapkan jadi senjata baru dalam menggaet investasi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kita harap RUU Cipta Kerja ini dapat memberikan dorongan dan pemulihan ekonomi ke depan terutama dalam menangani dampak pandemi ini," kata Staf Ahli I Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (24/9/2020).

Elen menuturkan, Omnibus Law dibuat pemerintah untuk menyederhanakan berbagai perizinan dan syarat investasi agar mudah masuk. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan tercipta.

Dia mengatakan, selama ini Indonesia kalah saing dengan Vietnam, Malaysia, dan Singapura dalam hal investasi. Padahal, Indonesia negara yang besar.

"Dari berbagai negara di ASEAN, Indonesia terbilang tertinggal dalam memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha. Pemerintah menyadari sebelum Covid-19 ini kita sudah memandang perlu ada perubahan yang signifikan dalam kemudahan berusaha di negara kita," katanya.

Hingga 23 September 2020, Elen menyebut 15 poin dalam RUU tersebut sudah disepakati bersama dengan Baleg DPR RI.

"Tinggal menyisakan 1 bab tentang ketenagakerjaan yang berstatus belum dibahas," katanya.

Berikut ke-15 poin yang telah disepakati tersebut.

Baca Juga: 15 Poin Substansi RUU Omnibus Law Telah Disepakati

1. Kesesuaian tata ruang.
2. Persetujuan Lingkungan.
3. Persetujuan bangunan gedung dengan penerapan standar sertifikat laik fungsi.
4. Penerapan perizinan berbasis risiko.
5. UMK-M dan Koperasi.
6. Riset dan Inovasi.
7. Tindak lanjut putusan WTO.
8. Penataan kewenangan perizinan berusaha (pusat dan daerah).
9. Lembaga pengelola investasi.
10. Pengadaan lahan dan bank tanah.
11. Persyaratan investasi.
12. Sertifikasi jaminan produk halal.
13. Pencabutan peraturan daerah.
14. Kemudahan berusaha.
15. Penataan ulang sanksi dengan penerapan ultimum remedium.