Belanja Daerah Masih Seret, Anak Buah Sri Mulyani Geram

Melaksanakan percepatan realisasi belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, dan mempercepat pelaksanaan jaring pengaman sosial dari APBD.

"Pemda tetap berkewajiban menyampaikan laporan kinerja realisasi belanja APBD termasuk untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan," bunyi surat tersebut.

Hal ini sebagai bahan evaluasi capaian output dari realisasi belanja APBD dan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Pusat atas kebijakan alokasi TKDD pada Tahun Anggaran berikutnya. 

Pelaksanaan percepatan realisasi belanja APBD dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyoroti masih minimnya penyerapan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa daerah.

Ia menuturkan, rata-rata nasional untuk penyerapan anggaran belanja dalam APBD tingkat provinsi berada di angka 44,74 persen. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota sebesar 48,8 persen.

"Ini dari data yang dilaporkan per 27 Agustus 2020 rata-rata nasional belanja untuk APBD provinsi ini masih di angka 44,74 persen, 44 persen dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen. Hati-hati mengenai ini. Ini angkanya, saya kira bisa kita lihat, belanja untuk barang dan jasa realisasinya sudah berapa, untuk belanja modal berapa, untuk belanja bansos berapa?" ujar Jokowi pada rapat terbatas pengarahan Presiden dalam Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).

Jokowi memaparkan, untuk Provinsi Sumatera Selatan belanja modalnya baru mencapai 1,4 persen, Sulawesi Tenggara baru terealisasi belanja modal sebesar 5,6 persen, Papua sebesar 4,8 persen, Maluku Utara sebanyak 10,3 persen. Kemudian Nusa Tenggara Timur sebesar 19,6 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,5 persen dan Aceh sebesar 8,9 persen.

"Bengkulu juga coba dilihat baru berapa persen, Sumatera Barat sudah berada di atas 50 persen, 52 persen. Saya kira angka-angka ini yang betul-betul kita cermati," ucap dia.

Baca Juga: Supaya Manjur, Program PEN Dievaluasi Tim Independen

Kemudian, beberapa daerah yang sudah cukup tinggi penyerapan belanja modal dan barang. Seperti di DKI Jakarta yang belanja barang dan jasa sudah tinggi mencapai 78 persen serta belanja modal sudah 92 persen.

Karena itu Jokowi meminta provinsi lainnya untuk segera merealisasikan anggaran di APBD.

"Saya kira yang lain-lain tolong terutama yang berada di angka-angka masih 15, masih 10, apalagi yang bansos masih 0, betul-betul dilihat dengan angka-angka ini. realisasi APBD seperti ini. Setiap hari saya ikuti semua provinsi, semua kabupaten kota kelihatan semuanya angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan, sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi," katanya.