Kemensos dan Kemenkop UKM Sinergi Kembangkan Usaha Mikro

Pada 2021, Kemensos akan memperjuangkan anggaran yang jauh lebih besar. Mensos menegaskan, Kemensos harus bisa memberdayakan masyarakat yang mendapat bantuan sosial, sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan terus menerus.

“Mereka harus bisa mandiri secara ekonomi, tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto menyatakan, ProKUS dalam pelaksanaannya ada pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Bagi pendamping, nantinya dibekali pelatihan, sehingga memiliki kompetensi untuk dapat mengarahkan KPM PKH Graduasi menuju tingkat yang lebih sejahtera,” katanya.

Ia menyampaikan, sesuai dengan konsep integrated and sustainability programme , kewirausahaan sosial dirancang untuk bisa bersinergi dengan program lain termasuk graduasi KPM PKH yang memiliki rintisan usaha.

“Melalui ProKUS, para penerima manfaat diharapkan mampu mengelola modal usaha, memiliki pendapatan berkelanjutan, dan mengalami peningkatkan standar kehidupan,” katanya.

ProKUS Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil kerja sama Kemensos melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan Oorange Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran.

“Kepesertaan ProKUS dilakukan melalui penyaringan dan validasi KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha. Kemudian dibekali workshop dan pelatihan per klaster di tiap Kecamatan,” kata Edi.

Selanjutnya, peserta diberikan modal usaha dan pendampingan selama 3 bulan terkait pengelolaan keuangan, pembukuan, dan penumbuhan kebiasaan menabung.

Baca Juga: Kemensos RI Salurkan Sembako Senilai Rp 900 Juta di Lampung

Pendampingan dilakukan oleh Mentor Inkubasi Bisnis (MiBi) dan TKSK. Prokus memiliki 4 jenis klaster, yaitu kriya tekstil/ fesyen, agribisnis, ritel, dan kuliner.

Adapun kategori dipisahkan menjadi 3 berdasarkan skala usaha, yaitu Start Up, bagi KPM PKH graduasi yang belum jelas usahanya dan berjalan kurang dari 1 tahun; Scale Up, bagi yang sudah jelas usahanya dan berjalan lebih dari 1 tahun; serta Inkubasi, bagi yang sudah lebih maju dan sudah jelas pasarnya.

Dalam kesempatan sama, Mensos dan Menkop UKM juga mengunjungi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lumpaat, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin.

Puskesos Lumpaat dibentuk tahun ini, yang memiliki 4 petugas sebagai koordinator, front office,back office, dan fasilitator. Jumlah keluhan yang tercatat dan ditangani berjumlah 2-10 orang per hari.

Layanan sosial yang diberikan adalah PKH, RTLH, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Adminduk. Selain itu juga melayani masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya dan program daerah, salah satunya Jamkesda Kab. Bandung Barat.

Sebagai informasi, Puskesos-SLRT Bandung Barat sudah terbentuk sejak tahun 2016 dengan biaya berasal dari APBN, yaitu Puskesos Desa Cihampelas dan Puskesos Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas.

Pada tahun 2020, bertambah 2 Puskesos mandiri yang dibiayai dana APBD, yaitu Puskesos Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta dan Puskesos Desa Batulayang, Kecamatan Cililin.

Di lokasi kunjungan, Mensos dan MenKop UMKM menyatakan harapannya untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan program-program KemenKop UMKM, yaitu menjadikan Puskesos sebagai penghubung dan tempat pengaduan dalam pelaksanaan Program UMKM di desa-desa, sehingga diharapkan pada tahun 2021, Puskesos di Bandung Barat dapat menjalin kerja sama dengan koperasi dan UMKM sebagai rujukan dari Puskesos di desa.