Suara.com - Hingga akhir November 2020 ini, pemerintah telah mencairkan Rp 423,23 triliun atau 60,9 persen dari total anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.
Artinya, pemerintah masih punya sisa waktu satu bulan sebelum akhir tahun anggaran untuk merealisasikan serapan anggaran yang tersisa.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, demi mempercepat serapan anggaran ini pemerintah melakukan realokasi terhadap sejumlah pos belanja.
Misalnya, anggaran program perlindungan sosial yang dinaikkan menjadi Rp 234,33 triliun dari sebelumnya Rp 203,9 triliun. Selain itu, program penanganan kesehatan juga mengalami kenaikan anggaran dari 87,55 triliun menjadi Rp 97,26 triliun. "Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini dikarenakan rencana kita melakukan program vaksinasi," ujar Budi dalam Keterangan Pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Per 23 November 2020, berikut ini rincian penyerapan di beberapa program. Realisasi di sektor kesehatan sudah mencapai Rp 36,69 triliun atau 40,81 persen dari pagu anggaran.
Sektor insentif usaha terserap Rp 44,82 triliun atau 37,16 persen dari pagu anggaran. Sedangkan sektor perlindungan sosial sudah disalurkan Rp 203,6 triliun atau 86,88 persen.
Kemudian sektor UMKM realisasinya Rp 97,05 triliun atau 84,53 persen. Untuk sektor kementerian/lembaga dan pemda Rp 36,06 triliun atau 54,66 persen dari pagu. Terakhir, sektor pembiayaan korporasi realisasinya Rp 2 triliun atau 3,22 persen dari pagu anggaran.
Pemerintah Indonesia terus bergerak untuk mengusahakan percepatan realisasi. Dukungan dari pemerintah ini sangat berguna untuk kebangkitan ekonomi warga Indonesia.
Baca Juga: Menkominfo: Blokir Hoaks di Medsos Bukan Perilaku Anti-demokrasi
Berita Terkait
-
Menkominfo: Blokir Hoaks di Medsos Bukan Perilaku Anti-demokrasi
-
Kominfo Minta Perpanjangan Waktu untuk Tempatkan Satelit Satria-1 di Orbit
-
Demi Keamanan Negara, DPR Harus Cepat Selesaikan RUU PDP
-
Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Harus Fokus Pada Keberlanjutan
-
Investor Tak Berani Masuk Kaltim, Pemprov Minta Pusat Lakukan Ini
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
Terkini
-
Rincian Aturan Baru Pajak UMKM: CV, Firma, dan PT Baru Kehilangan Fasilitas PPh
-
Harga Pangan Kian Meroket: Cabai Merah Besar Tembus Rp107 Ribu, Beras Ikut Naik
-
Saham Sejuta Umat Ini Lagi Diskon Harga Termurah, Momentum Emas untuk 'Serok Bawah'?
-
BBRI Anjlok ke Titik Terendah, Investor Lokal Jadi 'Penyelamat' saat Saham Diobral Asing
-
Update Harga Minyak Dunia Usai Menhan AS 'Bantah' Omongan Donald Trump
-
Idul Adha 1447 H, Pegadaian Distribusikan 913 Hewan Kurban untuk Masyarakat di Seluruh Indonesia
-
Bisakah Membatalkan Transaksi PayLater Kredivo yang Sudah Telanjur?
-
Dolar 'Cekik' UMKM: Harga Kedelai Tembus Rp545 Ribu, Perajin Tahu Tempe Terpaksa 'Sunat' Ukuran
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
Influencer hingga Selebgram Tak Bisa Lagi Nikmati Pajak UMKM 0,5%