Suara.com - BPJS Kesehatan menerima petikan Keputusan Presiden RI Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026, dari Dewan Jaminan Sosial Nasional di Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti juga mengumumkan formasi anggota Direksi BPJS Kesehatan, di antaranya :
1. Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga, Mundiharno;
2. Direktur Keuangan dan Investasi, Arief Witjaksono Juwono Putro;
3. Direktur SDM dan Umum, Andi Afdal;
4. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Lily Kresnowati;
5. Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko, Mahlil Ruby;
6. Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta, David Bangun; dan
7. Direktur Teknologi Informasi, Edwin Aristiawan
“Diharapkan dengan formasi tersebut, BPJS Kesehatan akan semakin andal dalam melaksanakan tugas mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kami juga memohon dukungan dari semua pihak termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional, dalam upaya bersama perbaikan Program JKN-KIS ke depan,” ujar Ali Ghufron.
Ali Ghufron mengatakan fokus dari direksi saat ini adalah upaya meningkatkan kualitas layanan kepada peserta sesuai customer journey, antara lain dengan mengurai antrean di fasilitas kesehatan, mempercepat koordinasi rujukan antarfasilitas kesehatan, mengoptimalkan bridging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.
Ali Ghufron berharap dengan kualitas layanan yang meningkat, akan berimbas pada sustainibilitas Program JKN-KIS.
Ali Ghufron menambahkan, dalam memperkuat ekosistem Program JKN-KIS sesuai dengan amanat Perpres 64 tahun 2020, BPJS Kesehatan akan mengoptimalisasi kerja sama lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ekosistem JKN-KIS yang sehat akan tercapai bila masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
Ali Ghufron mengungkapkan, untuk mengawali kerja jajaran Direksi yang baru, manajemen akan menggelar program “BPJS Mendengar” yang bertujuan menangkap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait Program JKN-KIS dan BPJS Kesehatan. Program ini akan dilaksanakan minggu ke-2 sampai ke-4 bulan Maret tahun 2021.
“Tentu program ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendapat masukan sebanyak mungkin untuk perbaikan program JKN-KIS. Masukan yang baik serta konstruktif akan diejawantahkan untuk memperkuat rencana strategis BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN-KIS,” kata Ali Ghufron.
Baca Juga: Bos Baru BPJS Kesehatan Janji Benahi Sistem JKN-KIS
Program “BPJS Mendengar” akan menargetkan peserta, DPR, fasilitas kesehatan, pemberi kerja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kami akan siapkan kanal-kanal untuk masukan tersebut, untuk itu kami mengimbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi memberikan masukan konstruktif bagi pengelolaan Program JKN-KIS,” kata Ali Ghufron.
Berita Terkait
-
Jadi Duta Mobile JKN di Kupang, Pemuda Ini Bagikan Edukasi Memanfaatkan Aplikasi Layanan Kesehatan
-
Cak Imin Rencana Bebaskan Tunggakan Iuran Peserta BPJS Kesehatan, Target Selesai Bulan Depan
-
Miris! Ahli Kanker Cerita Dokter Layani 70 Pasien BPJS per Hari, Konsultasi Jadi Sebentar
-
Warga Sumut Sepenuhnya Terlindungi Program JKN dengan UHC Prioritas
-
Mirisnya Pensiunan Askes: Uang Hari Tua Tertahan di BPJS, Terpaksa 'Ngemis' ke DPR Demi Sesuap Nasi
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Air Minum Bersih untuk Semua: Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Lewat Waralaba Inklusif
-
Airlangga: Stimulus Ekonomi Baru Diumumkan Oktober, Untuk Dongkrak Daya Beli
-
Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan
-
Belajar Kasus Mahar 3 M Kakek Tarman Pacitan, Ini Cara Mengetahui Cek Bank Asli atau Palsu
-
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Penguatan Ekosistem Pekerja Kreatif di Konferensi Musik Indonesia 2025
-
Kementerian ESDM Akan Putuskan Sanksi Freeport Setelah Audit Rampung
-
Indonesia Tambah Kepemilikan Saham Freeport, Bayar atau Gratis?
-
Kripto Bisa Sumbang Rp 260 Triliun ke PDB RI, Ini Syaratnya
-
Duta Intidaya (DAYA) Genjot Penjualan Online di Tanggal Kembar
-
4 Fakta Penting Aksi BUMI Akuisisi Tambang Australia Senilai Rp 698 Miliar