Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menugaskan 22 aparatur sipil negara untuk turun ke sejumlah desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, agar "bukan hanya tahapan teoritik administratif, tapi juga memahami permasalahan di lapangan utamanya di desa."
Program tersebut merupakan pilot project pertama Program ASN Kerja Bersama Desa di Pendopo Kabupaten Blitar, Minggu (28/3/2021), kata Halim Iskandar seraya mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ASN tak hanya bekerja di kantor saja, melainkan juga turun langsung ke lapangan.
"Akhirnya saya cari pola agar ASN terutama yang muda-muda ini, ada satu tahapan proses pematangan bukan hanya tahapan teoritik administratif, tapi juga memahami permasalahan di lapangan utamanya di desa. Karena mau tidak mau, ASN di Kementerian Desa harus menguasai permasalahan-permasalahan di desa," ujarnya.
Program ASN Bekerja Bersama Desa, kata Halim Iskandar, tak hanya dilakukan di Kabupaten Blitar, namun akan dilaksanakan di sejumlah kabupaten-kabupaten lain.
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan fasilitas pendampingan dalam pelaksanaan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.
Halim Iskandar mengatakan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa akan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan di desa.
Dengan pemutakhiran data tersebut, kata Halim Iskandar, desa akan mendapatkan data sekaligus rekapitulasi permasalahan desa yang jauh lebih detil. Tak hanya oleh desa, data desa ini juga bisa menjadi landasan bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan stakeholder lainnya dalam melakukan program-program di desa.
"Kita terus bergerak secara bertahap, perlahan tapi pasti. Karena kita ingin percepatan pembangunan desa berbasis pada penyelesaian permasalahan di desa," kata dia.
Halim Iskandar mengungkapkan salah satu alasan terpilihnya Kabupaten Blitar sebagai pilot project utama program ASN Bekerja Bersama Desa adalah besarnya potensi keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan desa di Kabupaten ini. Yang mana, keterlibatan perempuan sendiri merupakan salah satu goal dari SDGs Desa.
Baca Juga: Menteri Tjahjo Ingin ASN Beri Contoh Tidak Mudik Lebaran
"Kabupaten Blitar memiliki frame batu tentang SDGs Desa ke 4, yakni tentang keterlibatan perempuan. Itulah kenapa kita pilih Blitar, karena Bupatinya perempuan," kata dia.
Berita Terkait
-
Profil dan Kekayaan Abdul Halim Iskandar, Saudara Cak Imin yang Diduga Terlibat Korupsi
-
KPK Masih Dalami Peran Eks Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
-
Kembali Periksa Kakak Cak Imin, KPK Korek Masalah Ini ke Eks Mendes Gus Halim
-
Ditinggal Mundur Dua Menteri, Jokowi Tunjuk Muhadjir Dan Airlangga Jadi Plt Mendes-Menaker
-
Jelang Akhir Pemerintahan Jokowi, Dua Menteri dari PKB Resmi Mengundurkan Diri
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
-
Dana Korupsi Rp13 T Dialokasikan untuk Beasiswa, Purbaya: Disalurkan Tahun Depan
Terkini
-
Tanggapi Sengkarut Utang Kereta Cepat, AHY: Saya Tak Mau Ada Polemik!
-
AHY Ungkap PR Prabowo Setelah 1 Tahun Menjabat: 9,9 Juta Keluarga Tidak Punya Rumah
-
AHY Enggan Buru-buru Bangun Tanggul Raksasa Jawa, Khawatir Anggaran Membengkak
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Menteri dan Wamen Dapat Mobil Dinas Maung, Purbaya: Uang Ada, Tergantung Pindad?
-
Disuruh Prabowo Pindahkan Uang Korupsi Rp 13,2 T, Purbaya: LPDP Uangnya Masih Kebanyakan
-
Cara Mendaftarkan Nama ke DTKS Agar Bisa Terima Bansos, KIP, PKH Sampai Prakerja!
-
BSU Rp 600 Ribu Cair Lagi Oktober 2025? Jangan Asal Cek Rekening, Ini Faktanya
-
Menkeu Purbaya Ungkap Nasib Insentif Mobil, Singgung Kesiapan Industri Otomotif
-
Ditantang Dedi Mulyadi, Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia