Suara.com - Abdul Halim Iskandar pernah menjabat sebagai salah satu menteri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Belakangan profil dan kekayaan Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim kembali ditelisik, setelah diduga terlibat dalam kasus hibah APBD Jawa Timur.
Abdul Halim Iskandar adalah kakak dari Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang kini memiliki jabatan di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia dikenal luas oleh masyarakat Jawa Timur sebagai figur publik.
Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,. Selain itu, Gus Halim (panggilan khas Abdul Halim Iskandar) pernah juga tersandung kasus hukum pada masa jabatannya. Pada bulan September 2024 lalu, rumahnya digeledah oleh KPK dalam dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jawa Timur.
Profil Gus Halim
Gus Halim lahir pada 14 Juli 1962, dan tumbuh serta besar di lingkungan pesantren. Di masa kecil, pendidikannya dihabiskan di Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang, Jawa Timur, mulai dari MI, MTs, dan MAN.
Selama menempuh pendidikan formal ini, dirinya juga menjadi santri di pesantren tersebut selama 12 tahun, sejak tahun 1968 lalu. Setelah lulus dari pendidikan di MAN Mambaul Ma’arif Denanyar, dirinya kemudian melanjutkan pendidikan S1 di IKIP Yogyakarta di Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, dan melanjutkan S2 di tahun 1992.
Diketahui sebelum masuk ke dunia politik, Gus Halim sempat menjadi guru BP di Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang dan menjadi Kepala Sekolah SMK Sultan Agung Tebuireng. Aktivitasnya di dunia pendidikan sejalan dengan studi yang diambilnya. Bahkan dirinya pernah pula menjadi dosen dan dekan di Fakultas Tarbiyah di Institut Keislaman Hasyim Asy’ari Tebuireng.
Karir politiknya dimulai pada tahun 1999 lalu dengan menjadi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Jombang hingga tahun 2011. Karirnya dimulai dengan gemilang karena kepiawaiannya dalam berpolitik dan latar belakang keluarga, yakni keluarga dari pendiri organisasi NU.
Pada tahun 2009 hingga 2014 dirinya didapuk menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, dan menjadi Ketua DPRD Jawa Timur pada periode setelahnya. Ia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Desa di Kabinet Kerja Jilid 2 untuk masa jabatan hingga tahun 2024 lalu.
Baca Juga: Melihat Koleksi Motor Ratusan Juta Ridwan Kamil, Ada yang Disita KPK di Korupsi BJB
Harga Kekayaan yang Dimiliki
Karena menduduki jabatan di pemerintahan, maka Gus Halim juga turut melaporkan harga kekayaannya pada sistem LHKPN. Terakhir kalo Gus Halim melaporkan kekayaan pada tanggal 31 Desember 2023 lalu, dengan total mencapai Rp13,203,702,937.
Kekayaan yang dimiliki ini berasal dari banyak aset dan investasi, mulai dari total 14 tanah dan bangunan yang tersebar di Malang, Jombang, Sidoarjo, Surabaya, dan Sleman dengan nilai lebih dari Rp8,7 miliar, hingga beberapa sumber lain.
Merujuk pada keterbukaan informasi LHKPN KPK, Gus Halim hanya memiliki 1 alat transportasi dan mesin, yakni Honda Vario Tahun 2009 senilai Rp4,000,000. kemudian komponen lain adalah harta bergerak lainnya senilai Rp135,000,000, surat berharga senilai Rp2,699,000,000, kas dan setara kas senilai Rp1,265,792,937, dan harga lainnya senilai Rp409,700,000.
Melalui laporan yang sama tersebut juga tidak disebutkan bahwa Gus Halim memliki utang.
Disebut Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Dana HIbah Pokmas APBD Pemprov Jawa Timur 2019-2022
KPK menyebut namanya terlibat dalam dugaan kasus tersebut karena dirinya adalah ketua fraksi yang bersangkutan. Ia juga dinilai berkaitan erat dengan hibah dari legislatif yang terkait, sehingga diduga kuat sebagai salah satu pelakunya.
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
-
Geledah Lokasi Lain Selain Rumah La Nyalla, KPK: Saat Ini Belum Bisa Dibuka
-
Hakim Jadi Tersangka Suap: Ketua PN Jaksel dan Lainnya Terjerat Kasus Korupsi Sawit, Siapa Dalangnya?
-
Hakim 'Lepas' Koruptor CPO, PKB: Lembaga Hukum Bermasalah, Investasi Bisa Runtuh
-
Banyak Hakim Kompak Terima Suap, MA Siap Tinjau Ulang Vonis Lepas Kasus Ekspor CPO
-
Foto: Kejagung Tahan Ketua PN Jakarta Selatan hingga 3 Hakim
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya
-
LPDB Koperasi Ajak Gerakan Credit Union Perkuat Koperasi Desa Merah Putih