Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 29 Maret 2021, sebanyak 9,5 juta wajib pajak baik orang pribadi maupun badan telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2020.
"Hari ini sampai 9,5 juta, kurang lebih sekitar 60 persen mudah mudahan di sisa waktu yang ada kita harapkan tidak terlambat, jika terlambat pun sampai akhir tahun kita tunggu target sampai 80 persen," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, Senin (29/3/2021).
Secara rinci, pelaporan 9,5 juta WP tersebut terdiri dari pelaporan secara manual sebanyak 364.504 orang dan online sebanyak 9.136.354 orang.
Neil pun mengajak masyarakat untuk segera melaporkan SPT-nya mengingat untuk SPT WP Orang Pribadi akan berakhir pada bulan Maret ini, sementara untuk WP Badan akan berakhir pada akhir April mendatang.
"Secara keseluruhan tahun 2021 untuk SPT Orang Pribadi di 31 Maret 2021 berakhir," kata dia.
Kemudian SPT tahunan WP Badan akan berakhir 30 April, jika WP terlambat enggak penuhi batas waktu 31 Maret 2021, untuk SPT Orang Pribadi dikenakan denda keterlambatan administrasi keterlambatan pelaporan Rp 100 ribu," Neil menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok