Suara.com - Pemerintah akan membangun pelabuhan baru di Ambon yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan untuk mendukung Provinsi Maluku menjadi sentra lumbung ikan nasional. Siang tadi, rencana pembangunan tersebut dibahas menteri bersama Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta.
Rencana pembangunan pelabuhan baru Ambon merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu di Provinsi Maluku.
Indonesia bagian timur dikenal kaya akan ikan. Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan bisa secara maksimum.
"Dari situ kita melihat kita bahwa untuk menjadikan sentra lumbung ikan nasional, tapi kita tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan. Tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan, dimana pelabuhan itu bersama dengan kawasan industri," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Pemerintah akan segera melakukan pembebasan tanah seluas 200 hektare dan mempersiapkan infrastuktur dasar untuk realisasi pembangunan, sesuai dengan arahan Jokowi.
Pemerintah akan melakukan lelang kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang investasinya kurang lebih Rp5 triliun dan tahap awal sebesar Rp1,3 triliun.
"Selain itu juga ada opportunity untuk mengembangkan kawasan menjadi 900 hektare di mana swasta akan membebaskan 700 meternya," kata dia.
Pemerintah nanti juga akan memfungsikan dan mengoptimalkan dua pelabuhan yang ada di Kota Ambon, yakni Pelabuhan Yos Sudarso dan Perikanan Nusantara sebagai bagian restrukturisasi cara-cara perhitungan penangkapan ikan.
"Karenanya presiden memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan dan kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan melalui SMI memberikan suatu konsultasi pada kami," katanya.
Baca Juga: Banjir Australia Tutupi Jalur Pelabuhan Newcastle
Berita Terkait
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
KPK Panggil Lagi Eks Staf Ahli Budi Karya Sumadi dalam Kasus DJKA
-
Dipanggil KPK untuk Kasus DJKA, Eks Menhub Budi Karya Absen Alasan Sakit
-
KPK akan Periksa Eks Menhub Budi Karya Pekan Depan Terkait Kasus DJKA
Terpopuler
- Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- 5 Lipstik Wardah Tahan Lama dan Tidak Luntur Saat Makan, Cocok untuk Daily hingga Kondangan
- 5 HP Xiaomi Paling Murah 2026, Mulai Rp1 Juta Spesifikasi Mantap untuk Harian
Pilihan
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
Terkini
-
Dorong Transisi Energi Global, Pertamina NRE Kaji Pengembangan Energi Terbarukan di Bangladesh
-
Harga Minyak Bakal Naik Pekan Depan? Ini Prediksinya
-
BRI Terapkan Aturan Baru Rekening 2026: Ini Beda Status Aktif, Tidak Aktif, dan Dormant
-
Cara Cek NIK Penerima Bansos Kemensos Usai Update dari DTKS Jadi DTSEN
-
Rupiah Bisa Tembus Rp17.900, Ini Alasan Mata Uang RI Diproyeksi Makin Anjlok!
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rawit dan Daging Ayam Naik, Beras Premium Tetap Tinggi
-
3 Pilihan Aset Aman untuk Investasi saat Rupiah Melemah ke Rp17.600 per Dolar AS
-
IKN Disebut 'Gegabah Terstruktur', Prabowo Diminta Evaluasi Proyek Era Jokowi
-
Nilai Tukar Rupiah dari Masa ke Masa, Era Prabowo Subianto di Posisi Berapa?
-
Kesepakatan China-AS Jadi 'Omong Kosong', Perang Masih Ancam Ekonomi Dunia