Target Inklusi Keuangan 90 Persen di 2024 Diperlukan Kolaborasi

Suara.com - Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menargetkan indeks inklusi keuangan nasional 90% pada 2024.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan untuk mencapai target inklusi keuangan Indonesia sebesar 90%, pemerintah tidak akan bekerja sendiri.

Akan selalu ada kolaborasi yang terus didorong baik antar kementerian atau lembaga, sektor pribadi, dan masyarakat.

"Ada tren peningkatan inklusi keuangan Indonesia. Pada 2016 meningkat 67,8%, 2019 meningkat 76,2%, dan 2024 ditargetkan menjadi 90%," kata Semuel saat menjadi keynote speaker dalam sebuah webinar dengan tema Peran Pos Indonesia dalam Inklusi Keuangan di Era Digital, Rabu (7/3/2021).

Menurut Semuel, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemain baru, tidak terkecuali bila PT Pos ingin berpartisipasi dalam penyediaan layanan di sektor keuangan digital.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi mengatakan PT Pos optimistis dapat berpartisipasi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan seperti yang ditargetkan pemerintah. PT Pos melihat potensi pasar finansial inklusi di Indonesia.

Ia menjelaskan, data survei tahun 2017, sekitar 49% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank. Data itu saat ini meningkat menjadi 53%.

"Sedangkan kalau kita lihat dunia, rata-rata orang yang punya akun keuangan itu sudah 80 persen, artinya Indonesia sebenarnya tertinggal. Banyak sekali orang yang tidak terhubung dengan sistem keuangan," kata Faizal.

Ia menuturkan, terdapat kesenjangan antara target inklusi keuangan sebesar 90% dengan pengguna sistem keuangan saat ini yang berjumlah 50 hingga 60 persen.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Mau Akselerasi Inklusi Keuangan Dikebut saat Pandemi

"Gap sekitar 30%. PT Pos siap menyediakan sistem agar masyarakat yang belum terhubung sistem keuangan menjadi terhubung," tutur Faizal.

Ia menjelaskan, PT Pos memiliki rekam jejak dalam sistem keuangan. PT Pos pernah tiga kali mempunyai bank, yaitu di masa Belanda Bank Tabungan Pos yang kemudian pada tahun 1959 berubah menjadi BTN, Bank Pos yang merupakan kerja sama dengan Rajawali namun dilikuidasi pada 1998-1999 saat krisis moneter, dan terakhir Bank Mantap Mandiri Taspen Pos. Namun PT Pos keluar dari Bank tersebut pada 2017.

"Pos punya sejarah panjang di jasa keuangan. Sejak berdirinya Pos 275 tahun yang lalu, salah satu tugas pos yang didirikan pada jaman Belanda, mengirimkan uang dari Belanda ke Indonesia atau sebaliknya, atau mengirimkan uang dari Batavia ke seluruh penjuru tanah air. Kami bukan pemain baru di jasa keuangan. PT Pos sangat optimistis dan sangat percaya diri ketika ingin membantu pemerintah dalam menutup gap tersebut," tuturnya.

Untuk mengembangkan inklusi keuangan, PT Pos akan menyasar target sesuai dengan karakter PT Pos. Target itu adalah masyarakat di daerah tertinggal, masyarakat di perbatasan, masyarakat di pulau terluar, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, pekerja migran Indonesia, dan kelompok pelajar/mahasiswa/pemuda.

Ia menambahkan, PT Pos memiliki strategi untuk mencapai target tersebut, yaitu digital transporing melalui pos giro mobile, dan interaksi fisik melalui layanan di kantor pos.

Saat ini jumlah kantor pos di seluruh Indonesia sejumlah 8400 kantor. PT Pos juga dibantu dengan 64 ribu agen pos jasa keuangan seperti BRILink.