Suara.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid meminta Kadin harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman.
Dengan demikian, Kadin bisa lebih maksimal membantu pemerintah menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia
"Kita juga harus melihat anggaran dasar. Tidak perlu tabu atau melihat, apa perlu kita merubah anggaran dasar. Kenapa, yang paling kecil adalah, zaman sudah berbeda," ujar Arsjad Rasjid dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).
Struktur di Kadin menurut Arsjad Rasjid juga harus disesuaikan. Ia mengatakan, idealnya struktur di Kadin menyesuaikan dengan susunan kabinet di pemerintahan, sehingga dapat terjalin komunikasi dan kerjasama yang maksimal.
"Saya menawarkan, mungkin sudah waktunya, struktur organisasi Kadin, kita sesuaikan, kita ubah, karena zaman, dan perubahan yang ada, dan kompleksitas yang ada pada saat ini," tutur Arsjad.
Arsjad yang juga sebagai Direktur Utama PT Indika Energy Tbk itu mencontohkan, jika di pemerintahan terdapat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maka di Kadin juga harus ada jabatan yang kurang lebih serupa, sehingga bisa terjalin komunikasi dan kerjasama yang maksimal.
"Menteri Keuangan, kita juga ada menteri keuangan. Di pemerintah ada Dirjen Pajak, kita juga ada Dirjen Pajak. Ada Dirjen Energi Terbarukan, kita juga ada Dirjen Energi Terbarukan. Supaya seperti main bola, man to man marking," jelasnya.
Dengan struktur yang dibuat dengan menyesuaikan struktur di pemerintahan, Arsjad Rasjid meyakini, kinerja setiap pengurus kadin juga dapat lebih terukur.
Kata dia, kinerja pengurus dapat dilihat dari seberapa maksimal sang pengurus menjalin kerjasama dan komunikasi, dengan pejabat di pemerintahan.
Baca Juga: Arsyad: Aktivitas Minim, Kadin di Daerah Mati Suri
Dengan kerjasama dan komunikasi yang maksimal, Arsjad Rasjid meyakini permasalahan-permasalahan ekonomi di Indonesia, bisa dengan efektif diatasi.
Ia mencontohkan, jika industri properti butuh bantuan dari pemerintah terkait pajak, maka struktur di kadin yang menyerupai Kementerian Keuangan, bisa menjalin koordinasi dengan Kementerian keuangan di pemerintah.
Struktur Kepengurusan Kadin yang menyerupai struktur pemerintahan, menurut Arsjad Rasjid, juga bisa menjawab permasalahan ego sektoral yang terjadi diantara kementerian tertentu di pemerintahan.
"Urusan beras bapak ibu sekalian. Urusan itu adalah urusan menteri pertanian, menteri perdagangan dan menteri BUMN. Kadang-kadang ada ego sektoral di antara kementerian," pungkas Arsjad.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
Terkini
-
Explainer: Menteri PU 'Dinas Bareng Keluarga' ke Amerika Bertepatan Final Piala Dunia
-
BEI Akan Ajak Ngobrol S&P Dow Jones Indices Setelah Indonesia Diancam Turun Kelas
-
Said Iqbal Minta Purbaya Naikkan Ambang Batas Saldo JHT Kena Pajak Jadi Rp 400 Juta
-
WIKA, WSKT hingga INAF Masuk Daftar Hitam BEI, Terancam Delisting
-
Ancaman Phishing Makin Ganas, Kaspersky Blokir 140 Juta Serangan dalam Tiga Bulan
-
Said Iqbal Akhirnya Temui Purbaya, Minta Pajak JHT hingga THR Dihapus
-
S&P Dow Jones Ancam Turunkan Kasta Indonesia, Soroti Transparansi Bursa
-
Pegadaian Gelar Sales Town Hall 2026, Perkuat Akselerasi Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan
-
Fasilitasi Impor dan Pengadaan Barang China, Natindo Cargo Bantu UMKM
-
Sidang Korupsi INALUM Bongkar Risiko Penjualan Alloy: Piutang Rp140 Miliar Diduga Akibat Penipuan