Suara.com - Banyaknya perusahaan teknologi yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) dinilai positif bagi perkembangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui IPO perusahaan teknologi di Indonesia dapat mengakses sumber permodalan sekaligus berbagi kepemilikan saham kepada investor domestik, baik ritel maupun institusi.
Inisiator dan Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Mirza Adityaswara mengatakan sejak dua tahun terakhir sampai dengan saat ini terjadi fenomena dimana pasar modal negara maju digerakkan oleh saham teknologi.
Hal serupa diyakini berpotensi terjadi di Indonesia sejalan dengan tingginya minat investor global untuk menyasar pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang memiliki market besar.
"Karena itu, IPO perusahaan teknologi nasional memiliki arti strategis bagi arah ekonomi digital nasional termasuk membuka akses yang lebih luas dan likuid bagi investor global maupun nasional untuk menanamkan modal di perusahaan teknologi nasional,” kata Mirza ditulis Kamis (10/6/2021).
Mirza yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) melihat Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini terus berinisitif mendorong perusahaan digital Indonesia go public.
Hal tersebut merupakan langkah positif sambil terus melakukan inovasi terutama dari sisi regulasi supaya perusahaan teknologi berskala Unicorn bahkan Decacorn sahamnya bisa tercatat di Papan Utama Bursa saat melakukan IPO di BEI.
Steering Committee IFSoc Rudiantara menambahkan salah satu yang sedang ramai dibahas tentang perusahaan teknologi Indonesia yang akan IPO adalah GoTo. Skala perusahaan kolaborasi Gojek dan Tokopedia tersebut adalah Decacorn, sehingga perlu menjadi perhatian bagi BEI dan termasuk kemampuan penyerapan pasar.
Rudiantara mengatakan bila GoTO masuk ke pasar modal maka valuasinya akan mencapai USD 20 miliar sampai dengan USD 30 miliar. Seandainya saham yang dilepas kepada publik melalui IPO tersebut sebesar 10% saja dari valuasi maka nilainya mencapai USD 2 miliar - USD 3 miliar atau setara sekitar Rp 28 triliun.
”Dengan angka sebesaritu akan sulit hanya IPO di Indonesia. Perlu dual listing supaya bisa terserap,” pikirnya.
Baca Juga: IFSoc: IPO Perusahaan Teknologi Bernilai Strategis Bagi Indonesia
Rudiantara yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2014 – 2019 itu menyatakan dukungannya agar perusahaan Fintech dan perusahaan teknologi Indonesia bisa segera melakukan IPO di pasar modal Indonesia.
Meskipun, menurutnya, ada beberapa isu perusahaan teknologi yang masih memiliki bottom line yang belum mencatatkan laba dan tidak memiliki tangible assets bernilai besar, namun memiliki pertumbuhan bisnis yang sangat tinggi.
"Perlu adanya penyesuaian parameter bagi eligibilitas perusahaan teknologi untuk melakukan IPO terkait performa bisnis, keuangan, tangible assets dan lain sebagainya dengan tetap memperhatikan aspek fairness bagi perusahaan konvesional,” kata dia.
Pihaknya juga mendukung adanya multiple voting shares dengan memperhatikan kepentingan strategis dalam hal pengendalian perusahaan teknologi oleh para founders dan pemegang saham nasional. Semua penyesuaian kebijakan nantinya diharapkan dapat mengedepankan prinsip perlindungan investor publik.
Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menjelaskan dengan adanya IPO perusahaan fintech dan perusahaan teknologi Indonesia maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Sebab dengan adanya penambahan modal dari pasar modal maka perusahaan dapat meningkatkan inovasinya dan pada akhirnya bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok