Suara.com - Kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan) yang berada Ragunan, Jakarta Selatan harus di segel Satgas Covid-19 karena diduga melanggar aturan PPKM Darurat yang tengah di jalankan.
Satgas Covid-19 Kementan Musyafak pun akhirnya angkat suara perihal penyegelan ini menurut dia ini hanya sebatas salah komunikasi saja atau miss comunication.
"Awalnya ini karena adanya laporan masyarakat yang bilang bahwa di Kementan itu ada ratusan orang yang positif Covid-19 tapi kantor kok masih buka," kata Musyafak saat dihubungi suara.com Kamis (8/7/2021).
Atas informasi tersebut kata Musyafak, Satgas Covid-19 pun langsung mendatangi kantor pusat Kementan dengan melakukan pengecekan informasi tersebut.
"Akhirnya Satgas Covid-19 datang dan mengecek langsung, memang ada sebagian pegawai PNS Kementan yang masuk, namun masih sesuai dengan aturan PPKM Darurat," paparnya.
Terkait dengan ratusan PNS Kementan yang positif, dirinya mengakui hal tersebut. Namun kata dia, itu merupakan akumulasi dari sejumlah kantor Kementerian Pertanian yang ada di daerah.
"Yang terpapar itu sekitar 200 orang kalau tidak salah, tapi itu tersebar di kantor-kantor yang lain, bukan hanya di kantor pusat saja, tapi ada juga yang di Bogor, Bekasi dan tempat lainnya," ucapnya.
Meski sudah menjelaskan duduk perkaranya kata Musyafak, Satgas Covid-19 tetap menyegel Kantor Pusat Kementerian Pertanian selama 3 hari dan memerintahkan seluruh PNS Kementan 100 persen untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Tapi kata Musyafak, tidak semua PNS Kementan bisa bekerja dari rumah, karena ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan secara virtual, seperti soal pengecekan ketersedian pangan nasional yang harus dikerjakan di lapangan.
Baca Juga: Tak Terapkan WFH, Pabrik Sepatu di Garut Didenda Rp 20 Juta
"Tidak semuanya, contoh karantina pangan setiap hari ada kan itu, kita harus cek itu satu-satu mulai dari produksi hingga distribusi engga boleh itu bermasalah dan siapa yang akan bertanggung jawab jika ada masalah nanti," paparnya.
Namun karena keburu disegel akhirnya pihak Kementerian Pertanian mengikuti tindak lanjut Satgas Covid-19 tersebut dengan melakukan WFH 100 persen di rumah.
"Jadi bukan awalnya ramai-ramai terus di segel, bukan yah tapi ini hanya salah komunikasi saja," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Diduga Lakukan Penipuan Kripto, Bisnis AMG Pantheon Ditutup Paksa
-
Bantah Dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal, Haikal Hasan: Produk Impor AS Wajib Sertifikat Halal
-
Menteri PKP Buka Peluang Integrasikan Program Gentengisasi dengan Bantuan Perumahan
-
APBN Tekor Rp 695,1 T, Purbaya Klaim Ekonomi RI Masih Aman: Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam
-
Dukung Dasco soal Tunda Impor Mobil Pikap India, Kadin: Nanti Jadi Bangkai
-
Purbaya Perpanjang Dana SAL Rp 200 T hingga 6 Bulan: Bank Tak Perlu Khawatir!
-
OJK Tabuh Genderang Perang! Influencer Saham 'Nakal' Terancam Sanksi Berat
-
Perang Cashback Ramadan 2026 Memanas, Platform Adu Strategi Gaet Pengguna
-
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara
-
Pelindo Ganti Jajaran Direksi, Mantan Bos Pertamina Jadi Dirut